Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
SETELAH dilakukan penandatanganan kerja sama antara PT Pos Indonesia (Persero) dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) pada Rabu, (3/8/2022) terdapat sejumlah rencana dalam memaksimalkan potensi satu sama lain.
"Masa depan masjid di Indonesia bukan hanya tempat ibadah saja, tapi juga tempat pemenuhan hajat kebutuhan pokok masyarakat. Bukan hajat spiritual saja, tapi juga mencakup ekonomi dan pendidikan masyarakat, seperti masjid Nabi yang memberdayakan umat," kata Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, seusai acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPMI dan PT Pos Indonesia di Kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (3/8)
Sejauh ini, Istiqlal diminta memberikan pendampingan untuk 800 ribu masjid yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, Nasaruddin melihat peluang yang bisa disinergikan dengan PT Pos Indonesia.
Pertama, terkait penyediaan perumahan bagi imam dan muazin. Sebab, PT Pos Indonesia juga memiliki bisnis terkait pengembangan properti.
Kedua, e-commerce masjid. Nasaruddin menyebutkan pihaknya membuat e-commerce dengan keunggulan khusus, yang di dalamnya terdapat kebutuhan pokok masyarakat. Pihak PT Pos Indonesia akan mengantarkan pesanan langsung ke masyarakat.
"Bayangkan kalau 250 ribu jamaah masjid Istiqlal setiap Jumat, menggunakan jasa (e-commerce) Istiqlal. Pertama, halal dan tidak ada campur-baur dengan hal yang haram. Kedua, membeli sambil beramal. Jadi enak, kan. Ordernya melalui Istiqlal dan diantar oleh PT Pos. Tepat, cepat, dan terpercaya," katanya.
Nasaruddin juga mengapresiasi Istiqlal Global Fund (IGF). Unit yang berada di dalam struktur BPMI ini menjalin kerja sama penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf) melalui fitur khusus di aplikasi jasa keuangan milik PT Pos Indonesia, Pospay Syariah.
"Yang paling penting, PT Pos tidak hanya menjadi pelayan horizontal (kebutuhan manusia di dunia), tapi juga pengantar amal jariyah seperti ziswaf para calon penghuni surga ke langit melalui Pospay dan masih banyak hal lain yang bisa kita kerjasamakan," ucapnya.
Secara khusus pula, Nasaruddin mengapresiasi Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi dan Direktur IGF Mulyono Lodji. Kedua tokoh tersebut dinilai memiliki terobosan yang luar biasa.
"Saya imbau seluruh pihak terutama generasi muda, mari gunakan jasa PT Pos Indonesia dalam memfasilitasi semua kepentingan dan kebutuhan kita, apalagi melalui Pospay Syariah. Itu berkarya sambil beramal," kata Nasaruddin mengimbau. (OL-13)
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memantau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Tangerang, Banten, Rabu (16/7).
PT Pos Indonesia bergerak cepat menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui jaringan 4.000 lebih kantor pos di seluruh Indonesia.
Pos Indonesia ditunjuk pemerintah sebagai salah satu mitra penyalur Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 senilai Rp600 ribu sudah bisa dicairkan melalui kantor pos mulai 3 Juli 2025.
PT Pos Indonesia berkomitmen untuk menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara cepat dan tepat kepada para penerima manfaat.
Penerapan inovasi menjadi faktor penting bagi perusahaan logistik dalam memenangkan persaingan global
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved