Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PT Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE menanggapi perihal banyaknya sembako bantuan presiden atau banpres yang ditimbun di tanah milik warga di Depok, Jawa Barat. Penimbunan itu dikatakan sesuai prosedur JNE.
Diperkirakan, paket bantuan sembako tersebut sudah dipendam selama 1 hingga 2 tahun terakhir. Paket bantuan sembako itu diduga dibagikan pada 2020 dan saat ditemukan petugas paket sudah dalam kondisi rusak.
Vice President (VP) of Marketing JNE Eri Palgunadi mengungkapkan, penemuan beras bantuan sosial di Depok tidak ada pelanggaran yang dilakukan.
"Ini sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima wartawan, Senin (1/8).
Eri menambahkan, dalam menjalankan bisnis, JNE bakal mematuhi dan mengikuti peraturan yang berlaku serta selalu menjalankan standard operating procedure perusahaan dengan sebaik mungkin.
"JNE berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan," ucapnya.
Dalam tayangan News Line di Metro TV pada Minggu (31/7), pemilik lahan, Rudi Samin, mendapat laporan ada paket yang tertimbun di tanah miliknya. Ia berinisiatif melakukan penggalian untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut.
"Karena saya sudah tahu, akhirnya saya gali lah secara manual, pada 26 Juli 2022 baru saya menyewa alat berat,” kata Rudi.
Ia mengaku tidak menemukan paket-paket tersebut pada penggalian hari pertama dan kedua. Rudi menemukan paket sebanyak 1 kontainer pada pukul 14.00 WIB, Jumat, (29/7).
“Kita lihat tumpukan karung-karung yang bertuliskan Beras Kita. Itu bantuan sembako untuk luar pulau Jawa yaitu Kalimatan, NTT, Lombok dan Lampung," tutupnya. (OL-13)
Baca Juga: JNE Berkomitmen Menjaga Kualitas Distribusi Beras Bansos
Kapolres, AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menyebut kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres dalam mendukung program pemerintah menjaga stabilitas harga pangan.
Kemendag buka suara terkait dengan kosongnya stok beras premium di ritel-ritel modern.
Kelangkaan beras di sejumlah ritel modern justru memberikan dampak positif bagi pedagang di Pasar Induk Cipinang.
DINAS Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun menemukan beras tak layak konsumsi beredar di sejumlah toko dan swalayan.
Kemendag menyebut pengecer-pengecer kini hanya lebih mengambil sikap hati-hati untuk mengeluarkan stok beras mereka.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
Rencana pemberian bantuan pangan tersebut merupakan instruksi dari bupati.
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Bantuan diberikan untuk mengurangi beban keluarga miskin, mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, serta menurunkan angka stunting.
Di Kota Sukabumi terdapat sebanyak 26.244 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan tersebut
Bantuan beras pemerintah yang digulirkan bagi KPM tentu sangat membantu di tengah kondisi beras yang langka dan harga yang mahal
Mereka rela mengantri sambil hujan-hujanan sejak pagi untuk mendapatkan jatah beras gratis sebanyak 10 kilogram
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved