Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PT Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE menanggapi perihal banyaknya sembako bantuan presiden atau banpres yang ditimbun di tanah milik warga di Depok, Jawa Barat. Penimbunan itu dikatakan sesuai prosedur JNE.
Diperkirakan, paket bantuan sembako tersebut sudah dipendam selama 1 hingga 2 tahun terakhir. Paket bantuan sembako itu diduga dibagikan pada 2020 dan saat ditemukan petugas paket sudah dalam kondisi rusak.
Vice President (VP) of Marketing JNE Eri Palgunadi mengungkapkan, penemuan beras bantuan sosial di Depok tidak ada pelanggaran yang dilakukan.
"Ini sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima wartawan, Senin (1/8).
Eri menambahkan, dalam menjalankan bisnis, JNE bakal mematuhi dan mengikuti peraturan yang berlaku serta selalu menjalankan standard operating procedure perusahaan dengan sebaik mungkin.
"JNE berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan," ucapnya.
Dalam tayangan News Line di Metro TV pada Minggu (31/7), pemilik lahan, Rudi Samin, mendapat laporan ada paket yang tertimbun di tanah miliknya. Ia berinisiatif melakukan penggalian untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut.
"Karena saya sudah tahu, akhirnya saya gali lah secara manual, pada 26 Juli 2022 baru saya menyewa alat berat,” kata Rudi.
Ia mengaku tidak menemukan paket-paket tersebut pada penggalian hari pertama dan kedua. Rudi menemukan paket sebanyak 1 kontainer pada pukul 14.00 WIB, Jumat, (29/7).
“Kita lihat tumpukan karung-karung yang bertuliskan Beras Kita. Itu bantuan sembako untuk luar pulau Jawa yaitu Kalimatan, NTT, Lombok dan Lampung," tutupnya. (OL-13)
Baca Juga: JNE Berkomitmen Menjaga Kualitas Distribusi Beras Bansos
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
Hingga saat ini tidak ditemukan indikasi beras oplosan di wilayah Kabupaten Brebes, dan kondisi tersebut akan terus dijaga.
Rencana pemberian bantuan pangan tersebut merupakan instruksi dari bupati.
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Bantuan diberikan untuk mengurangi beban keluarga miskin, mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, serta menurunkan angka stunting.
Di Kota Sukabumi terdapat sebanyak 26.244 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan tersebut
Bantuan beras pemerintah yang digulirkan bagi KPM tentu sangat membantu di tengah kondisi beras yang langka dan harga yang mahal
Mereka rela mengantri sambil hujan-hujanan sejak pagi untuk mendapatkan jatah beras gratis sebanyak 10 kilogram
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved