Mahasiswa Indonesia Menjerit karena Inflasi, Pemerintah Harus Bantu

KONDISI ekonomi global yang tidak menentu akhir-akhir ini telah menyebabkan sejumlah negara mengalami inflasi dan berdampak pada para mahasiwa penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia. Sebagian besar di antara mereka adalah mahasiswa yang tidak berkecukupan.

Pengamat pendidikan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Cecep Darmawan mengungkapkan rasa empatinya terhadap kondisi tersebut. Inflasi terus naik, bahkan di beberapa negara lonjakannya begitu tajam. Sementara mahasiswa Indonesia hidup dengan biaya beasiswa yang terbatas menggunakan penghitungan pada kondisi sebelum inflasi.

"Satu sisi memang pemerintah sudah mendengar keluhan-keluhan itu. Dan segera harusnya mendapat respons. Kalau sekadar hemat, saya sih yakin mahasiswa kita sudah sangat berhemat. Karena mereka pergi ke sana bukan untuk berfoya-foya tapi untuk belajar," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (20/7).

Menurutnya, respons pemerintah sangat dibutuhkan putra-putri bangsa yang sedang mengenyam pendidikan di luar negeri. Sebab, mereka harus tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam kondisi sulit ini. Biaya tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari pasti terus naik dan kondisi keuangan mereka masih pada hitungan yang lama.

"Jadi ini harus dipertimbangkan ulang oleh pemerintah. Kalau biaya memang tidak cukup ya dipenuhi standar hidup minimal di sana. Tanpa harus mahasiswa susah payah untuk memenuhi living cost-nya," imbuhnya.

Prof Cecep menegaskan bahwa penyesuaian biaya hidup mahasiswa wajib dilakukan pemerintah. Mengingat, saat awal mengirim mahasiswa untuk berkuliah, semuanya sudah diperhitungkan dengan standar biaya hidup sebelum inflasi.

Dia juga menekankan untuk memprioritaskan mahasiswa yang sedang berada di luar negeri. Bagaimana pun juga, mereka merupakan anak bangsa yang akan turut mendukung peningkatan SDM Indonesia. Bila inflasi terus naik, maka jumlah mahasiswa penerima manfaat tentu harus dikurangi sesuai keuangan negara.

"Pemerintah harus respons cepat dan ini untuk anak bangsa. Kalau misalnya anggaran LPDP kurang, bagaimana pemerintah mengupayakan ada sharing dari alokasi lain yang oleh mekanisme anggaran bisa dilalui dengan baik. Prinsipnya harus dibantu lah," tandasnya. (H-2)