Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMIKIRAN tokoh Muhammadiyah almarhum Ahmad Syafii Maarif atau akrab disapa Buya Maarif perlu dirawat dan diteruskan. Buya dikenal konsisten menyuarakan pentingnya toleransi serta merawat keberagaman dan keberpihakannya pada kelompok minoritas.
Prinsip dan pemikirannya diharapkan dapat menjawab tantangan terutama politik identitas dan intoleransi yang dikhawatirkan menguat pada tahun politik 2024. Demikian yang mengemuka dalam Halaqah Kebangsaan 'Mengenang dan Melanjutkan Legacy Buya Syafii Maarif' yang diselenggarakan oleh Maa'rif Institute di Jakarta, Selasa (12/7).
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta Prof Siti Musdah Mulia menuturkan bahaya politik identitas pernah diuraikan oleh Buya dalam tulisannya.
Buya menyebut politik identitas dulu merupakan perjuangan kelompok minoritas seperti orang kulit hitam melawan represi kulit putih atau perjuangan perempuan menyuarakan hak-hak mereka. Di Indonesia, ujar Prof Musdah, politik identitas justru digunakan kelompok mayoritas untuk menyingkirkan minoritas.
"Bukan hanya minoritas dari segi agama tapi juga pihak yang tidak sependapat. Politik identitas melahirkan pola intoleransi, kekerasan, serta konflik," ujar Musdah yang menjadi pembicara pada diskusi itu.
Oleh karena itu, imbuhnya, Buya Maarif bersuara dengan tegas menyampaikan melawan politik identitas.
Baca juga: Tanoto Foundation Dukung Pengembangan Kepemimpinan Scholars Lewat TSG
"Beliau sadar betul bahaya fundalimentalisme Islam. Buya mampu memprediksi secara tajam bahwa politik identitas akan digunakan para politisi untuk meraih kekuasaan," imbuhnya.
Prinsip itu, terang Musdah, ditegaskan Buya melalui sikapnya dalam menolak wacana mengubah NKRI menjadi negara Islam.
Direktur Program The Wahid Institute Rumadi yang juga mengisi diskusi itu mengatakan, Buya mencontohkan dengan bijak menyikapi kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang dianggap menistakan agama. Menurut Buya, Ahok tidak menistakan agama Islam dan tidak dapat dipenjara dengan pasal penistaan agama.
Sekretaris Jenderal Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti menambahkan peninggalan (legacy) dari Buya Maarif bukan hanya pemikiran, melainkan tindakan dan keberaniannya melawan arus. Buya, terang dia, orang yang berani menyuarakan pluralisme, keindonesiaan, dan Islam meskipun terkadang pemikiran itu, ujar Mu'ti, tidak sepaham dengan orang-orang di Muhammadiyah.
"Buya berani speak up (bicara), ketika orang-orang diam," ucapnya.
Sosok Buya kini telah pergi, tetapi Buya telah meletakkan prinsip dasar mengenai toleransi dan politik kebangsaan untuk dilanjutkan.
"Buya tidak canggung dalam melintas batas. Buya tidak pernah canggung di kelompok manapun," imbuhnya.
Ia berharap kultur dalam membangun toleransi tidak berhenti pada wacana, melainkan diterapkan secara kelembagaan khususnya di Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk mendorong kerukunan dengan inklusivitas. (OL-16)
Seluruh inisiatif lembaga sepanjang satu tahun terakhir telah diselaraskan dengan 17 Program Prioritas Nasional.
Sebanyak 3.500 penonton tumplek di empat titik penyelenggaraan Soundrenaline “Sana Sini di Makassar”
Orangtua perlu memiliki informasi yang cukup dan memadai ketika ingin membagikan edukasi pada anak untuk menyikapi atau merespons kondisi-kondisi sosial politik yang sedang terjadi.
Dompet Dhuafa akan menggelar Sarasehan Tokoh Bangsa bertema “Merajut Kebersamaan, Mewujudkan Merdeka dari Kemiskinan”.
MK menolak lima gugatan yang diajukan sejumlah pemohon berkaitan dengan pengujian formil dan materiil UU TNI
selama ini lebih dari 50% lembaga di Indonesia sudah memberikan layanan menggunakan UU TPKS.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan kekuatan Indonesia bertumpu pada kerukunan yang terus dipelihara di tengah masyarakat.
Guru Besar UNJ, Abdul Haris Fatgehipon, menegaskan perlunya rekonstruksi gerakan kebangsaan dengan menempatkan pemuda sebagai aktor utama.
pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama merupakan langkah strategis dan visioner dalam arsitektur kebijakan pendidikan nasional.
Pemutaran film Believe yang mengangkat kisah hidup Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dimanfaatkan sebagai sarana membangun kebangsaan dan nasionalisme.
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved