Jumat 08 Juli 2022, 07:33 WIB

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Tindak Pelanggar Perizinan Kawasan Hutan

mediaindonesia.com | Humaniora
Komisi IV DPR Minta Pemerintah Tindak Pelanggar Perizinan Kawasan Hutan

Ist/DPR
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat RDP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7).

 

PANJA Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan langkah antisipatif terhadap modus penggunaaan bentuk badan usaha korporasi yang diubah menjadi bentuk usaha koperasi oleh pelaku perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan untuk menghindari pembayaran denda administrasi sesuai pasal 110 B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Panja akan panggil perusahaan yang melanggar, tetapi kami minta KLHK, khususnya Dirjen Penegakan Hukum untuk tidak ragu melakukan tindakan kepada mereka yang menguasai hutan tanpa izin negara dengan menggandeng KPK, Bareskrim dan Kejaksaan Agung yang hari ini sangat konsen menyelesaikan masalah publik," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi.

Pernyataan Dedi disampaikan dalam RDP antara Panja Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan kawasn Hutan Komisi IV DPR RI dengan Sekjen KLHK, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan Dirjen Gakkum KLHK di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7). 

Di tempat yang sama, Anggota Panja Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mempertanyakan mengenai tantangan dalam membenahi  kerusakan hutan dan lingkungan hidup.

Sekretaris Jenderal KLHK mengungkapkan, beberapa tantangan dalam membenahi kerusakan hutan dan lingkungan, di antaranya keterbatasan data citra satelit resolusi tinggi, keterbatasan anggaran dan tenaga appraisal, keterbatasan personil verifikasi lapangan dan tim spasial, keterbatasan data laporan keuangan audit subyek hukum, modus mengatasnamakan masyarakat dan perbedaan penafsiran norma dalam UU Cipta Kerja dan PP 24 tahun 2011 mengenai perhitungan denda administrasi.

"Jujur saya baru mendapatkan penjelasan mengenai tantangan ini, bagaimana mengatasi tantangan itu saya belum melihat. Saya khawatir tentang ini jadi justifikasi dan membuat peran kita menjadi mandul kalau belum ada pensiasatan-pensiasatan  untuk mengatasi tantangan itu," kata Ansy Lema, sapaan akrab Yohanis Fransiskus Lema sembari mengusulkan pembentukan Panitia Khusus untuk mendorong KLHK bekerja secara efektif.

Baca juga: Keanekaragaman Hayati Beri Manfaat Ekonomi dan Ekologi

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan bahwa adanya Undang- Undang Cipta Kerja tidak menghapus prinsip kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan tapi kini mempertimbangkan berdasarkan kondisi fisik dan geografis.

UU Cipta Kerja tidak menghapus prinsip kecukupan luas yang sebelumnya di Undang-Undang Kehutanan disebutkan luas kecukupan kawasan hutan harus dipertahankan minimal 30 persen di luar daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau.

"Sekarang UU CK itu telah mempertimbangkan UU Nomor 32 Tahun 2009 sehingga tidak hanya melihat kawasan hutan saja tapi melihat lanskap dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan,” jelas Bambang.

Hal itu nantinya akan menentukan boleh tidaknya dari penggunaan kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan karena mempertimbangkan keterpaduan biogeofisik dan daya dukung tampung DAS. (RO/OL-09)

Baca Juga

MI/ Tri Subarkah

Sinar Mas Agribusiness and Food Ajak Masyarakat Garap Kebun Belakang Rumah

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 21:27 WIB
Ia berharap proyek Safe Water Garden (SWG) bisa meningkatkan pendapatan dan kesehatan...
DOK Sinar Mas Land.

Sinar Mas Land Bantu Penyandang Disabilitas, Lansia, Yatim Piatu

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 20:39 WIB
Sinar Mas Land melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan uang tunai, pangan, dan alat...
Antara

170,4 Juta Orang Sudah Divaksinasi Lengkap

👤MGN 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 20:10 WIB
Indonesia menargetkan 208,2 juta penduduk menerima vaksin...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya