Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Islam untuk saling menghormati dalam menyikapi perbedaan penetapan Idul Adha antara keputusan pemerintah dan salah satu organisasi besar Islam Muhammadiyah.
"Hal seperti ini adalah hal biasa terjadi di tengah-tengah kita, tapi jangan jadikan perbedaan itu menjadi perpecahan. Adanya perbedaan itu untuk saling menghormati," ujar Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi saat sidang isbat penetapan 1 Zulhijah di
Jakarta, Rabu (29/6).
Sebelumnya, pemerintah menetapkan Idul Adha jatuh pada Minggu, 10 Juli 2022, setelah diputuskan dalam sidang isbat pada Rabu. Keputusan itu diambil setelah menerima laporan dari 86 titik pemantauan hilal.
Ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi antara 0 derajat 52 menit sampai dengan 3 derajat 13 menit dengan sudut elongasi
4,27 derajat sampai dengan 4,97 derajat.
Sementara metode yang digunakan pemerintah dalam menentukan awal bulan Hijriah, MABIMS, menyatakan ketinggian tersebut belum memenuhi kriteria awal bulan baru.
Baca juga: Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1443 H pada 10 Juli
Kriteria MABIMS menyatakan awal bulan jika parameter elongasi harus berada pada minimum 6,4 derajat dan fisis gangguan cahaya syafak (cahaya senja) yang dinyatakan dengan parameter ketinggian minimum 3 derajat.
Adapun Muhammadiyah yang menggunakan wujudul hilal menetapkan Idul Adha jatuh pada Sabtu, 9 Juli 2022.
"Marilah saling menghormati, menghargai atas perbedaan ini, sehingga tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah kita," kata Abdullah.
MUI pun mengajak kepada seluruh umat muslim untuk semakin meningkatkan ketakwaan dengan memperbanyak amal saleh, sedekah, dan perbuatan baik seperti puasa, zikir, berdoa dalam menyongsong Hari Raya Idul Adha.
"Tetap menggalang persatuan dan kesatuan kita di dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini," kata dia. (Ant/S-2)
Ferry didapuk sebagai tokoh bangsa yang dapat mengubah strategi ekonomi Indonesia dan lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi desa dan umat.
WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar abbas, mengatakan bahwa warga negara Indonesia benar-benar kehilangan dengan meninggalnya Kwik Kian Gie.
Fenomena sound horeg harus dilihat dari dampak yang ditimbulkan apakah itu baik atau merugikan masyarakat.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.
Penguatan diplomasi umat tidak hanya dapat dilakukan di tingkat negara atau lembaga resmi, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat luas, khususnya generasi muda.
Hal ini tentu jelas-jelas sangat melukai hati rakyat dan warga bangsa di negeri ini.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyambut baik wacana Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk diubah menjadi kementerian revisi UU Haji yang tengah dibahas di DPR.
Sikap antikorupsi harus ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari, terlebih di tengah kondisi rakyat yang sulit mencari pekerjaan.
AGENDA transformasi pendidikan nasional kembali digaungkan sebagai langkah strategis untuk membenahi mutu pendidikan dasar dan menengah di Tanah Air.
Muhammadiyah menilai hal tersebut sebagai komitmen yang besar dari pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved