Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
BERKACA dari negara-negara yang telah menggunakan Cannabis Sativa untuk kebutuhan medis, memuncul dukungan dari sebagian publik yang menginginkan tanaman tersebut juga dilegalkan di Indonesia untuk kebutuhan yang sama. Merespons hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak untuk melakukan kajian penggunaan cannabis sativa untuk pengobatan.
"Nanti kami akan coba buat kajiannya apakah itu dimungkinkan untuk ganja itu sebagai salah satu obat medis yang memang bisa dipergunakan. Karena di kita kajiannya belum ada atau penelitiannya belum ada. Kita akan coba koordinasikan dengan komisi teknis dan Kementerian Kesehatan dan lain-lain termausk komisi tiga," ujarnya, Senin (27/6).
Baca juga: 5 Kloter Terakhir dari Madinah Diberangkatkan Menuju Makkah
Sufmi menekankan meski sudah ada penelitian di negara lain yang menunjukan keampuhan khasiat daun tersebut namun di Indonesia undang-undangnya masih belum memungkinkan.
"Ganja menurut penelitian di beberapa negara memang bisa dipakai untuk pengobatan atau medis tapi di Indonesia undang-undangnya masih belum memungkinkan," ucapnya.
Sebelumnya, beredar foto seorang ibu dan anaknya yang lumpuh menuliskan permohonannya untuk bisa mendapatkan terapi medis dari cannabis sativa. Foto tersebut kemudian beredar di media sosial. (OL-6)
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved