Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengakui Kementerian Agama masih tertinggal perihal pendataan pondok pesantren. Ia mengatakan pihaknya akan berusaha untuk membenahi sistem pendataan ini agar bisa diakses oleh publik.
“Kita memang terkesan lambat dalam mengirimkan data, kita akan terus benahi dan kita harus akui bahwa soal data ini kami masih agak tertinggal, termasuk juga soal data pesantren,” kata Yaqut dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Kamis (6/2).
Pernyataan itu merespons laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyampaikan dugaan korupsi terhadap program bantuan operasional pendidikan (BOP) pondok pesantren (Ponpes) dari Kementerian Agama. ICW melakukan pemantauan pada Maret hingga November 2021.
Pemantauan tersebut dilakukan di Aceh, Sumatra Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Salah satu temuan ICW yakni kacaunya pendataan ponpes seperti data pesantren tidak cocok dengan profil di lapangan, hingga data tidak akurat.
Selain itu, ICW juga menyampaikan adanya sistem distribusi bantuan yang terindikasi korupsi. Sistem distribusi itu dibayang-bayangi oleh birokrasi informal.
"Birokrasi informal ini menempatkan diri sebagai middle-man alias broker, baik atas nama perwakilan partai politik tertentu, organisasi keagamaan tertentu, atau forum-forum masyarakat lainnya," ujar ICW.
Yaqut menyebut Kemenag telah mengupayakan untuk melakukan digitalisasi terhadap data-data yang ada agar dapat diakses publik. Namun, Yaqut berdalih, Kementerian Agama sebagai kemeterian yang selama ini berkegiatan secara luring belum terbiasa dengan kegiatan yang serba daring. Ia mengatakan targetnya tahun ini semua data sudah bisa didigitalisasi.
“Kemenag ini sebelumnya kementerian offline. Dan mengubah kebiasaan menjadi online sepenuhnya tentu bukan hal yang mudah. Kami membutuhkan proses dan target kami tahun ini kami bisa online semua data ini. Sehingga semua bisa membaca,” lanjut Menteri Yaqut.
Sebelumnya MY Esti Wijiyati, anggota komisi VIII DPR RI dari fraksi PDIP mengkritik sistem pendataan di Kementerian Agama. Esti mengingatkan agar keterbukaan data dari Kemenag segera dijadikan prioritas.
“Kalau di Kemenag ini saya mengalami kesulitan untuk memperoleh itu (data). Maka menurut saya itu harus jadi program utama dari Kemenag untuk menyelesaikan terkait dengan pendataan. Karena kita tidak mau ada temuan-temuan yang menyampaikan bahwa sekolah sudah tutup masih dibantu, begini begitu, karena datanya tidak valid. Mohon data yang valid itu menjadi sangat penting untuk dunia pendidikan kita,” kata Esti. (H-2)
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Uji Publik Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI–SPME) untuk Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal
Dalam masa transisi tersebut BPH RI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama yang juga mencakup tentang fasilitas dan infrastruktur penunjang penyelenggaraan ibadah haji.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Taj Yasin menjanjikan hadiah bagi santri-santri asal Jawa Tengah yang bisa meraih juara pada ajang nasional di Sulawesi Selatan.
Baznas menyalurkan bantuan program Zmart Pesantren untuk 10 Pondok Pesantren di wilayah Jawa Timur.
Pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu atau sekadar menjadi pintar. Yang terpenting adalah menjaga akhlak generasi muda.
KETUA Bidang Pondok Pesantren dan Majelis Taklim Pengurus Pusat GP Ansor, Nur Faizin mendukung gagasan tentang transformasi pendidikan pesantren.
Sementara Kuasa Hukum pelapor -- KDR -- Heru Lestarianto, Sabtu (31/5) menjelaskan aksi penganiayaan tersebut tersebut terjadi pada Februari lalu.
Dia juga membangun kedekatan emosional dengan semua santri agar mereka patuh, disiplin dan menjauhi hal negatif yang bisa merusak masa depan mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved