Amphuri: Biaya Haji Membengkak Rp1,4 Triliun Karena Inflasi dan Pajak Tinggi

KETUA Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M Nur mengatakan selama 2 tahun Arab Saudi tidak bisa mengadakan ibadah haji maka terjadi kenaikan di beberapa sektor seperti pajak yang mencapai 20% sehingga menyebabkan kenaikan biaya lainnya.

Kemudian inflasi yang terjadi cukup tinggi seperti barang-barang pokok mengalami kenaikan sehingga standar pelayanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina kenaikannya sangat besar.

"Sehingga ada selisih angka Rp1,5 triliun yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar bisa menyelenggarakan ibadah haji, ini baru dari reguler. Sementara dari haji khusus kenaikan mulai dari 5 ribu hingga 10 ribu riyal," kata Firman dalam diskusi FMB9 secara daring, Selasa (31/5).

Firman mengungkapkan hingga kini masih dilakukan persiapan di Arab Saudi untuk kedatangan jemaah haji hal ini tentunya karena kondisi khusus yang sebelumnya belum pernah terjadi.

Baca juga: Ketua DPR Berharap Museum Nabi Muhammad Segera Terwujud di Indonesia

Firman yang sudah 10 hari di Arab Saudi memantau kesiapan haji mengatakan karena kondisi khusus ini kesiapan haji belum selesai dengan sempurna, tidak seperti tahun sebelumnya yang mana sebelum Bulan Ramadhan persiapan sudah selesai tapi kali ini belum rampung.

"Hingga kini kami masih melakukan persiapan, semoga pada saat kedatangan jemaah kloter pertama semua sudah selesai dan kedatangan haji khusus juga sudah rampung sehingga jemaah bisa melaksanakan haji dengan baik," ujar Firman.

Firman mengatakan pelaksanaan haji tahun ini tidak senyaman tahun 2021 yang mana jarak antar jemaah di Arafah dan Mina sangat luas sementara tahun ini akan kembali padat seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Space satu orang di tenda mina kurang lebih 1,6 meter tapi lebih baik daripada sebelum pandemi 2019 yang hanya 1,4 meter. Sementara fasilitas akomodasi di Madinah dan Mekkah jauh lebih baik untuk fasilitasnya," pungkasnya. (OL-4)