Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PEMERINTAN Indonesia tidak bisa mengubah status pandemi covid-19 menjadi endemi secara sepihak. Pasalnya, pandemi covid-19 ini dialami seluruh negara di dunia yang tidak bisa diubah statusnya oleh satu negara saja.
“Karena ini levelnya dunia, kita nggak bisa mutusin sendiri. jadi belum ada keputusan final,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikik usai Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat di Istana Wapres, Rabu.
Menurut Budi, untuk mengubah status di Indonesia, pemerintah harus melihat kondisi penyebaran virus tersebut di negara lain.
“Karena penularannya antara negara tinggi sekali. Jadi itu nomor satu,” tegasnya.
Baca juga : KSP Sebut Kasus Hepatitis Akut di Indonesia Masih Sebatas Dugaan
Ia menambahkan, keputusan untuk mengubah status pandemi menjadi endemi juga tidak hanya berdasarkan faktor kesehatan saja. Pemerintah, tambahnya, juga harus memperhitungkan faktor lain seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
“Yang penting kita melakukan persiapan sebaik-baiknya. Supaya kalau transisi ini terjadi kita siap,” jelasnya.
Mengenai kemungkinan meningkatnya angka penularan virus covid-19 pascalebaran, Budi mengakui hal tersebut bakal terjadi. Namun menurutnya angka penularannya tidak setinggi apa yang terjadi di Amerika Serikat dan Inggris yang angka penularannya masih mencapai puluhan ribu per hari.
“Jadi saya rasa selama itu masih di bawah 10 ribu per hari kasusnya normally kondisinya, managable,” pungkasnya. (OL-7)
Epidemiolog sekaligus peneliti Global Health Security, Dicky Budiman, mengatakan bahwa sebetulnya hal tersebut tidak mengagetkan karena covid-19 kini sudah menjadi endemi.
Berdasarkan data Kemenkes RI, hingga April 2023, tercatat 31.113 kasus gigitan hewan penular rabies, dengan 23.211 kasus telah mendapatkan vaksin antirabies dan 11 kasus kematian.
KEMENTERIAN Kesehatan menyebut kasus kumulatif kronis filariasis atau kaki gajah hingga saat ini sebanyak 7.955 kasus yang masih tersebar di ratusan kabupaten/kota.
Masyarakat dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024
DINAS Kesehatan DKI Jakarta menyebut tidak perlu ada pembatasan aktivitas masyarakat meskipun saat ini terjadi kenaikan kasus covid-19.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan situasi terkini di Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait kasus rabies sudah memasuki masa endemi.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
DIREKTUR Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam penemuan kasus kusta di dunia pada 2023.
Hingga saat ini, layanan tes HIV tersedia di 514 kabupaten/kota, layanan IMS di 504 kabupaten.
Dari 356 ribu ODHIV tersebut, sekitar 67 persen atau 239.819 orang sedang dalam pengobatan dan sekitar 55 persen atau 132.575 virusnya tersupresi.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan di periode 2024, ada lebih dari 4.500 kasus IMS pada rentang kelompok muda.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana melanjutkan wacana standardisasi kemasan rokok untuk seluruh bungkus rokok yang beredar di pasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved