Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAN Indonesia tidak bisa mengubah status pandemi covid-19 menjadi endemi secara sepihak. Pasalnya, pandemi covid-19 ini dialami seluruh negara di dunia yang tidak bisa diubah statusnya oleh satu negara saja.
“Karena ini levelnya dunia, kita nggak bisa mutusin sendiri. jadi belum ada keputusan final,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikik usai Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat di Istana Wapres, Rabu.
Menurut Budi, untuk mengubah status di Indonesia, pemerintah harus melihat kondisi penyebaran virus tersebut di negara lain.
“Karena penularannya antara negara tinggi sekali. Jadi itu nomor satu,” tegasnya.
Baca juga : KSP Sebut Kasus Hepatitis Akut di Indonesia Masih Sebatas Dugaan
Ia menambahkan, keputusan untuk mengubah status pandemi menjadi endemi juga tidak hanya berdasarkan faktor kesehatan saja. Pemerintah, tambahnya, juga harus memperhitungkan faktor lain seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
“Yang penting kita melakukan persiapan sebaik-baiknya. Supaya kalau transisi ini terjadi kita siap,” jelasnya.
Mengenai kemungkinan meningkatnya angka penularan virus covid-19 pascalebaran, Budi mengakui hal tersebut bakal terjadi. Namun menurutnya angka penularannya tidak setinggi apa yang terjadi di Amerika Serikat dan Inggris yang angka penularannya masih mencapai puluhan ribu per hari.
“Jadi saya rasa selama itu masih di bawah 10 ribu per hari kasusnya normally kondisinya, managable,” pungkasnya. (OL-7)
Epidemiolog sekaligus peneliti Global Health Security, Dicky Budiman, mengatakan bahwa sebetulnya hal tersebut tidak mengagetkan karena covid-19 kini sudah menjadi endemi.
Berdasarkan data Kemenkes RI, hingga April 2023, tercatat 31.113 kasus gigitan hewan penular rabies, dengan 23.211 kasus telah mendapatkan vaksin antirabies dan 11 kasus kematian.
KEMENTERIAN Kesehatan menyebut kasus kumulatif kronis filariasis atau kaki gajah hingga saat ini sebanyak 7.955 kasus yang masih tersebar di ratusan kabupaten/kota.
Kementerian Kesehatan menyatakan imunisasi covid-19 menjadi imunisasi program yang dilaksanakan pemerintah per 1 Januari 2024.
SKEMA pendanaan pasien covid-19 bagi warga tidak mampu akan ditanggung oleh pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
PENYAKIT hipertensi, diabetes melitus, hingga masalah gigi menjadi penyakit yang banyak ditemukan dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyelidikan epidemiolog menyusul temuan 2 kasus covid-19 di provinsi tersebut.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan pentingnya memberikan imunisasi yang lengkap kepada anak-anak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Sejalan dengan penjelasan Kementerian Kesehatan yang menyebutkan vaksinasi booster covid-19 tetap direkomendasikan.
Lonjakan terbaru kasus covid-19 di sejumlah negara di Asia kembali menghadirkan tantangan kesehatan masyarakat yang harus segera ditangani.
DISPARITAS prevalensi stunting antara provinsi masih sangat besar. Provinsi Bali menjadi provinsi terbaik dalam hal penurunan stunting, bahkan jauh di bawah angka nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved