Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM mendukung program pemerintah yang selaras dengan program kerja kepengurusan organisasi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) siap melahirkan 416 desa wisata baru di seluruh Tanah Air.
Hal ini mengemuka dari kegitan “Ekspose Pendokumentasian Best Practice dan Studi Tiru Desa Wisata” yang digelar secara daring, Selasa (19/4).
Harapan munculnya desa-desa wisata baru ini ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang yang melihat semangat dan antusias dari masing-masing kabupaten anggota Apkasi dalam mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing untuk dijadikan desa wisata.
“Asumsi kami memiliki 416 pemerintah kabupaten selaku anggota Apkasi dan ini yang akan kita dorong untuk minimal satu kabupaten melahirkan satu desa wisata baru,” katanya.
Latar belakang Apkasi ingin mendorong tumbuhnya desa wisata, lanjut Sarman, “Pertama bahwa kita ini memiliki banyak potensi alam yang sangat memenuhi syarat untuk dijadikan desa wisata."
Baca juga: Pemkab Semarang Siapkan 5 Desa Wisata untuk Tujuan Liburan
"Kedua, untuk menggerakkan ekonomi desa, salah satu caranya adalah menjadikannya desa wisata sebagai mesinnya," jelasnya.
"Dengan adanya desa wisata akan menjadi media promosi dalam menjual beraneka ragam produk dan jasa unggulan di daerah. Tentunya desa wisata ini akan disesuaikan dengan karakteristik atau kearifan lokal,” ucap Sarman.
Desa-desa wisata ini, masih menurut Sarman bisa berbasikan potensi alam, sosial budaya, religi, kelautan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan lain sebagainya.
“Saya rasa banyak sekali hal-hal unik dari daerah kita yang layak untuk diangkat menjadi sebuat atraksi yang menjadi magnet untuk para wisatawan. Jangankan turis-turis manca negara, wisatawan dalam negeri saja potensinya masih sangat besar untuk dijadikan sebagat target pangsa pasar,” imbuhnya.
Sarman melanjutkan, dalam rangka menumbuhkan potensi-potensi di daerah yang layak untuk diangkat inilah Apkasi menggelar kegiatan webinar ‘Ekspose Pendokumentasian Best Practice dan Studi Tiru Desa Wisata” sebagal langkah awal.
“Hari ini dilakukan ekspose pendokumentasian hasil kerja tim khusus Apkasi yang diterjunkan ke tiga desa wisata yang telah berhasil meraih Anugerah Desa Wisata tingkat nasional, yakni pertama di Desa Wisata Tamansari di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, kedua di Desa Wisata Carangsari, Kabupaten Badung-Bali dan ketiga Desa Wisata Kaki Langit di Kabupaten Bantul, Yogyakarta,” katanya.
Sebagai rencana tindak lanjut, Sarman menjelaskan berangkat dari paparan ekspose best practice yang dilakukan, Apkasi akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) dan studi tiru ke 3 destinasi desa wisata yang telah didokumentasikan tersebut.
“Ini menjadi bagian dari peran Apkasi untuk senantiasa mendukung program pemerintah pusat. Apkasi juga berharap ke depan pemerintah bisa menganggarkan dana khusus untuk percepatan pembentukan desa wisata ini,” lanjutnya.
Sarman juga menambahkan, Apkasi saat ini sedang mempersiapkan naskah nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan dua kementerian sekaligus, pertama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan kedua dengan Kementerian BUMN.
“Inti dari nota kesepahaman tersebut adalah adanya upaya kongkrit untuk mendorong percepatan pengembangan desa wisata. Kami yakin dengan dukungan kedua kementerian tersebut bisa mendorong lebih cepat pengembangan desa wisata dalam berbagai aspek,” tukasnya.
Apkasi, lanjut Sarman, sebagai wadah kerjasama antar pemerintah kabupaten seluruh Indonesia memiliki perhatian yang cukup besar terhadap sektor pariwisata yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Pemulihan sektor pariwisata daerah melalui pengembangan desa wisata yang berbasis kearifan lokal menjadi prioritas program kerja Apkasi ke depan. Pengembangan desa wisata menjadi salah satu upaya percepatan pembangunan daerah secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa,” katanya.
Sarman pun berharap, daerah segera melakukan identifikasi potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan agar memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini, sebutnya, sejalan dengan fokus Tourism Working Group G20 yang mengusung pemulihan sektor pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM dan Community Based Tourism (CBT).
“Pemulihan sektor pariwisata daerah melalui pengembangan desa wisata yang sedang kami laksanakan ini, merupakan salah satu upaya Apkasi dalam memfasilitasi pemerintah kabupaten selaku anggota agar mampu membangun desa wisata yang berkelas,” tukas Sarman. (RO/OL-09)
Candi Muara Takus merupakan salah satu situs cagar budaya paling signifikan di Sumatra dengan nilai sejarah dan arkeologis yang sangat tinggi.
Direktur Utama PT AI Indonesia Sony Subrata meyakini bahwa teknologi AI dapat diterapkan secara nyata untuk memenuhi kebutuhan sektor pariwisata Indonesia.
INSTITUT Pariwisata (IP) Trisakti menyelenggarakan kegiatan International Guest Lecture dengan menghadirkan Ketua Otorita Administratif Khusus Oe-cusse Ambeno.
Istilah sustainable tourism kini mulai berevolusi menjadi regenerative hospitality, sebuah konsep di mana pelaku industri tidak hanya berusaha meminimalisasi dampak negatif,
Tren terbaru menunjukkan bahwa bagi Generasi Z, pengalaman kini menjadi faktor utama yang mendorong keputusan perjalanan, melampaui pertimbangan harga semata.
Pembangunan Bandara Internasional Chinchero di Peru menuai kontroversi. Mampukah infrastruktur ini menampung lonjakan wisatawan tanpa merusak kesucian Lembah Suci?
Pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved