Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
DALAM mendukung program pemerintah yang selaras dengan program kerja kepengurusan organisasi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) siap melahirkan 416 desa wisata baru di seluruh Tanah Air.
Hal ini mengemuka dari kegitan “Ekspose Pendokumentasian Best Practice dan Studi Tiru Desa Wisata” yang digelar secara daring, Selasa (19/4).
Harapan munculnya desa-desa wisata baru ini ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang yang melihat semangat dan antusias dari masing-masing kabupaten anggota Apkasi dalam mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing untuk dijadikan desa wisata.
“Asumsi kami memiliki 416 pemerintah kabupaten selaku anggota Apkasi dan ini yang akan kita dorong untuk minimal satu kabupaten melahirkan satu desa wisata baru,” katanya.
Latar belakang Apkasi ingin mendorong tumbuhnya desa wisata, lanjut Sarman, “Pertama bahwa kita ini memiliki banyak potensi alam yang sangat memenuhi syarat untuk dijadikan desa wisata."
Baca juga: Pemkab Semarang Siapkan 5 Desa Wisata untuk Tujuan Liburan
"Kedua, untuk menggerakkan ekonomi desa, salah satu caranya adalah menjadikannya desa wisata sebagai mesinnya," jelasnya.
"Dengan adanya desa wisata akan menjadi media promosi dalam menjual beraneka ragam produk dan jasa unggulan di daerah. Tentunya desa wisata ini akan disesuaikan dengan karakteristik atau kearifan lokal,” ucap Sarman.
Desa-desa wisata ini, masih menurut Sarman bisa berbasikan potensi alam, sosial budaya, religi, kelautan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan lain sebagainya.
“Saya rasa banyak sekali hal-hal unik dari daerah kita yang layak untuk diangkat menjadi sebuat atraksi yang menjadi magnet untuk para wisatawan. Jangankan turis-turis manca negara, wisatawan dalam negeri saja potensinya masih sangat besar untuk dijadikan sebagat target pangsa pasar,” imbuhnya.
Sarman melanjutkan, dalam rangka menumbuhkan potensi-potensi di daerah yang layak untuk diangkat inilah Apkasi menggelar kegiatan webinar ‘Ekspose Pendokumentasian Best Practice dan Studi Tiru Desa Wisata” sebagal langkah awal.
“Hari ini dilakukan ekspose pendokumentasian hasil kerja tim khusus Apkasi yang diterjunkan ke tiga desa wisata yang telah berhasil meraih Anugerah Desa Wisata tingkat nasional, yakni pertama di Desa Wisata Tamansari di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, kedua di Desa Wisata Carangsari, Kabupaten Badung-Bali dan ketiga Desa Wisata Kaki Langit di Kabupaten Bantul, Yogyakarta,” katanya.
Sebagai rencana tindak lanjut, Sarman menjelaskan berangkat dari paparan ekspose best practice yang dilakukan, Apkasi akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) dan studi tiru ke 3 destinasi desa wisata yang telah didokumentasikan tersebut.
“Ini menjadi bagian dari peran Apkasi untuk senantiasa mendukung program pemerintah pusat. Apkasi juga berharap ke depan pemerintah bisa menganggarkan dana khusus untuk percepatan pembentukan desa wisata ini,” lanjutnya.
Sarman juga menambahkan, Apkasi saat ini sedang mempersiapkan naskah nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan dua kementerian sekaligus, pertama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan kedua dengan Kementerian BUMN.
“Inti dari nota kesepahaman tersebut adalah adanya upaya kongkrit untuk mendorong percepatan pengembangan desa wisata. Kami yakin dengan dukungan kedua kementerian tersebut bisa mendorong lebih cepat pengembangan desa wisata dalam berbagai aspek,” tukasnya.
Apkasi, lanjut Sarman, sebagai wadah kerjasama antar pemerintah kabupaten seluruh Indonesia memiliki perhatian yang cukup besar terhadap sektor pariwisata yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Pemulihan sektor pariwisata daerah melalui pengembangan desa wisata yang berbasis kearifan lokal menjadi prioritas program kerja Apkasi ke depan. Pengembangan desa wisata menjadi salah satu upaya percepatan pembangunan daerah secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa,” katanya.
Sarman pun berharap, daerah segera melakukan identifikasi potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan agar memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini, sebutnya, sejalan dengan fokus Tourism Working Group G20 yang mengusung pemulihan sektor pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM dan Community Based Tourism (CBT).
“Pemulihan sektor pariwisata daerah melalui pengembangan desa wisata yang sedang kami laksanakan ini, merupakan salah satu upaya Apkasi dalam memfasilitasi pemerintah kabupaten selaku anggota agar mampu membangun desa wisata yang berkelas,” tukas Sarman. (RO/OL-09)
Industri pariwisata Bali mulai bergeser ke arah keberlanjutan, menghadirkan tren baru eco-travel yang menekankan harmoni antara alam, budaya, dan wisata.
Taiwan mengincar potensi wisatawan dari kalangan generasi muda Indonesia.
Pada 18-25 Agustus, rombongan perwakilan pariwisata Taiwan akan berkunjung ke Bandung dan Jakarta untuk mempromosikan daya tarik baru pariwisata Taiwan.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyepakati langkah strategis untuk mempercepat pengembangan Belitung sebagai destinasi pariwisata internasional
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut Festival Pacu Jalur sebagai ikon keberhasilan wisata Tanah Air yang dikenal oleh dunia.
Provinsi Banten resmi menjadi Destinasi Wisata Ramah Muslim Indonesia 2025. Tim Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) menilai kesiapan Banten melalui site visit ke berbagai lokasi
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan juga sejatinya disebut tak sekadar memotong, melainkan mengalihkan dana untuk mendukung program prioritas.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved