Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DALAM mendukung program pemerintah yang selaras dengan program kerja kepengurusan organisasi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) siap melahirkan 416 desa wisata baru di seluruh Tanah Air.
Hal ini mengemuka dari kegitan “Ekspose Pendokumentasian Best Practice dan Studi Tiru Desa Wisata” yang digelar secara daring, Selasa (19/4).
Harapan munculnya desa-desa wisata baru ini ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang yang melihat semangat dan antusias dari masing-masing kabupaten anggota Apkasi dalam mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing untuk dijadikan desa wisata.
“Asumsi kami memiliki 416 pemerintah kabupaten selaku anggota Apkasi dan ini yang akan kita dorong untuk minimal satu kabupaten melahirkan satu desa wisata baru,” katanya.
Latar belakang Apkasi ingin mendorong tumbuhnya desa wisata, lanjut Sarman, “Pertama bahwa kita ini memiliki banyak potensi alam yang sangat memenuhi syarat untuk dijadikan desa wisata."
Baca juga: Pemkab Semarang Siapkan 5 Desa Wisata untuk Tujuan Liburan
"Kedua, untuk menggerakkan ekonomi desa, salah satu caranya adalah menjadikannya desa wisata sebagai mesinnya," jelasnya.
"Dengan adanya desa wisata akan menjadi media promosi dalam menjual beraneka ragam produk dan jasa unggulan di daerah. Tentunya desa wisata ini akan disesuaikan dengan karakteristik atau kearifan lokal,” ucap Sarman.
Desa-desa wisata ini, masih menurut Sarman bisa berbasikan potensi alam, sosial budaya, religi, kelautan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan lain sebagainya.
“Saya rasa banyak sekali hal-hal unik dari daerah kita yang layak untuk diangkat menjadi sebuat atraksi yang menjadi magnet untuk para wisatawan. Jangankan turis-turis manca negara, wisatawan dalam negeri saja potensinya masih sangat besar untuk dijadikan sebagat target pangsa pasar,” imbuhnya.
Sarman melanjutkan, dalam rangka menumbuhkan potensi-potensi di daerah yang layak untuk diangkat inilah Apkasi menggelar kegiatan webinar ‘Ekspose Pendokumentasian Best Practice dan Studi Tiru Desa Wisata” sebagal langkah awal.
“Hari ini dilakukan ekspose pendokumentasian hasil kerja tim khusus Apkasi yang diterjunkan ke tiga desa wisata yang telah berhasil meraih Anugerah Desa Wisata tingkat nasional, yakni pertama di Desa Wisata Tamansari di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, kedua di Desa Wisata Carangsari, Kabupaten Badung-Bali dan ketiga Desa Wisata Kaki Langit di Kabupaten Bantul, Yogyakarta,” katanya.
Sebagai rencana tindak lanjut, Sarman menjelaskan berangkat dari paparan ekspose best practice yang dilakukan, Apkasi akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) dan studi tiru ke 3 destinasi desa wisata yang telah didokumentasikan tersebut.
“Ini menjadi bagian dari peran Apkasi untuk senantiasa mendukung program pemerintah pusat. Apkasi juga berharap ke depan pemerintah bisa menganggarkan dana khusus untuk percepatan pembentukan desa wisata ini,” lanjutnya.
Sarman juga menambahkan, Apkasi saat ini sedang mempersiapkan naskah nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan dua kementerian sekaligus, pertama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan kedua dengan Kementerian BUMN.
“Inti dari nota kesepahaman tersebut adalah adanya upaya kongkrit untuk mendorong percepatan pengembangan desa wisata. Kami yakin dengan dukungan kedua kementerian tersebut bisa mendorong lebih cepat pengembangan desa wisata dalam berbagai aspek,” tukasnya.
Apkasi, lanjut Sarman, sebagai wadah kerjasama antar pemerintah kabupaten seluruh Indonesia memiliki perhatian yang cukup besar terhadap sektor pariwisata yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Pemulihan sektor pariwisata daerah melalui pengembangan desa wisata yang berbasis kearifan lokal menjadi prioritas program kerja Apkasi ke depan. Pengembangan desa wisata menjadi salah satu upaya percepatan pembangunan daerah secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa,” katanya.
Sarman pun berharap, daerah segera melakukan identifikasi potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan agar memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini, sebutnya, sejalan dengan fokus Tourism Working Group G20 yang mengusung pemulihan sektor pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM dan Community Based Tourism (CBT).
“Pemulihan sektor pariwisata daerah melalui pengembangan desa wisata yang sedang kami laksanakan ini, merupakan salah satu upaya Apkasi dalam memfasilitasi pemerintah kabupaten selaku anggota agar mampu membangun desa wisata yang berkelas,” tukas Sarman. (RO/OL-09)
Nilai transaksi BBTF 2025 diperkirakan mencapai Rp7,84 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 3% dibanding 2024.
Chiang Rai hadir sebagai destinasi dengan udara sejuk, ketenangan, serta deretan lokasi ikonik yang sarat akan seni dan nilai spiritual.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat
Adanya aktivitas pertambangan di pulau kecil di Raja Ampat, berisiko merusak potensi ekonomi kreatif dan mereduksi kepercayaan dunia terhadap brand pariwisata Indonesia.
Pariwisata jika dirawat dengan baik akan berkelanjutan dan terus menerus ada untuk menyejahterakan masyarakat.
DATA Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan total luas terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektar. Namun, sekitar 70% atau 1,75 juta hektar dalam kondisi rusak
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved