Komnas Haji dan Umrah: Tidak Perlu Ada Kenaikan Biaya Haji

KETUA Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan biaya penyelenggaraan haji tahun 2022 tidak perlu ada kenaikkan. Sebab, kata Mustolih dana imbal hasil kelolaan BPKH tahun 2020 dan 2021 tidak terpakai.

“Tahun ini mestinya tidak naik. Jadi tidak perlu dinaikkan di angka 42-45 juta. Karena tahun 2020 dan 2021 tidak ada penyelenggaraan haji. Berarti dana imbal hasil kelolaan BPKH itu tidak terpakai,” kata Mustolih, saat dihubungi Media Indonesia, (12/4).

Mustolih menjelaskan biaya penyelenggaraan haji yang terpendam di bank dan investasi selama dua tahun kemarin, separuhnya disubsidi dan dikelola BPKH. Dana itu kisarannya ada di angka 6-7 triliun.

“Separuhnya disubsidi oleh imbal hasil yang dikelola BPKH. Kisarannya 6-7 triliun. Yang semestinya dikembalikan ke jamaah, disubsidikan untuk penyelenggaraan haji pada tahun berjalan. Aneh ketika ada penambahan biaya atau pembebanan biaya ke jamaah. Karena ada 2 tahun hasil Kelola BPKH yang ditaruh di bank dan investasi-investasi lain yang tidak dikeluarkan,” tutur dia.

Baca juga: Indonesia Harapkan Dapat 100 Ribu Kuota Haji Tahun Ini

Terkait kesiapan akomodasi, Mutolih mengungkapkan semua tergantung dari berapa banyak kuota yang akan diberikan pemerintah Arab Saudi. Ia menyampaikan hal itu masuk dalam persiapan tindak lanjut.

“Itu nanti bagian dari persiapan tindak lanjut. Setelah diumumkan berapa kuotanya, kemudian baru bisa diketahui berapa besaran akomodasi dan persiapan yang perlu dilakukan. Kalau berasumsi jumlah sekian, tapi ternyata yang berangkat tidak sebesar itu, ada risiko mubazir,” papar Mustolih.

Baca juga: Presiden dan Wapres Serahkan Zakat lewat Baznas

Ketua Komnas Haji dan Umrah itu menyampaikan selain persoalan biaya dan akomodasi, terkait kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi juga harus ada transparansi dari Kemenag.

“Saya kira perlu ada transparansi lah dari Kemenag tentang, sebetulnya berapa kuota dari Arab Saudi? Sebab nanti kuota itu akan dibagi-bagi lagi. Dalam kondisi seperti ini, banyak yang sangat berkepentingan selain jamaah. Kepala daerah misalnya, mereka juga ingin warganya berangkat haji,” tandasnya.(OL-4)