Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan biaya penyelenggaraan haji tahun 2022 tidak perlu ada kenaikkan. Sebab, kata Mustolih dana imbal hasil kelolaan BPKH tahun 2020 dan 2021 tidak terpakai.
“Tahun ini mestinya tidak naik. Jadi tidak perlu dinaikkan di angka 42-45 juta. Karena tahun 2020 dan 2021 tidak ada penyelenggaraan haji. Berarti dana imbal hasil kelolaan BPKH itu tidak terpakai,” kata Mustolih, saat dihubungi Media Indonesia, (12/4).
Mustolih menjelaskan biaya penyelenggaraan haji yang terpendam di bank dan investasi selama dua tahun kemarin, separuhnya disubsidi dan dikelola BPKH. Dana itu kisarannya ada di angka 6-7 triliun.
“Separuhnya disubsidi oleh imbal hasil yang dikelola BPKH. Kisarannya 6-7 triliun. Yang semestinya dikembalikan ke jamaah, disubsidikan untuk penyelenggaraan haji pada tahun berjalan. Aneh ketika ada penambahan biaya atau pembebanan biaya ke jamaah. Karena ada 2 tahun hasil Kelola BPKH yang ditaruh di bank dan investasi-investasi lain yang tidak dikeluarkan,” tutur dia.
Baca juga: Indonesia Harapkan Dapat 100 Ribu Kuota Haji Tahun Ini
Terkait kesiapan akomodasi, Mutolih mengungkapkan semua tergantung dari berapa banyak kuota yang akan diberikan pemerintah Arab Saudi. Ia menyampaikan hal itu masuk dalam persiapan tindak lanjut.
“Itu nanti bagian dari persiapan tindak lanjut. Setelah diumumkan berapa kuotanya, kemudian baru bisa diketahui berapa besaran akomodasi dan persiapan yang perlu dilakukan. Kalau berasumsi jumlah sekian, tapi ternyata yang berangkat tidak sebesar itu, ada risiko mubazir,” papar Mustolih.
Baca juga: Presiden dan Wapres Serahkan Zakat lewat Baznas
Ketua Komnas Haji dan Umrah itu menyampaikan selain persoalan biaya dan akomodasi, terkait kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi juga harus ada transparansi dari Kemenag.
“Saya kira perlu ada transparansi lah dari Kemenag tentang, sebetulnya berapa kuota dari Arab Saudi? Sebab nanti kuota itu akan dibagi-bagi lagi. Dalam kondisi seperti ini, banyak yang sangat berkepentingan selain jamaah. Kepala daerah misalnya, mereka juga ingin warganya berangkat haji,” tandasnya.(OL-4)
Pembangunan fasilitas pendidikan merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi keagamaan.
BWA menawarkan kerja sama kepada Kemenag untuk pelatihan yang diberi title "Memilih dan Menata Sound System Masjid Tersertifikasi".
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Pelaku menjual tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, yang seharusnya dipakai untuk mempercepat antrean.
Nikah massal digelar sebagai salah satu upaya membantu masyarakat kurang mampu dan upaya menekan jumlah nikah siri yang tergolong banyak di Kalsel.
AMPHURI juga mendorong DPR dalam pembahasan RUU perubahan UU tersebut agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK.
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
Tugas utama KBIHU bukan mengurus layanan teknis seperti hotel, katering, atau transportasi, melainkan fokus pada aspek substansial ibadah.
Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia melaporkan adanya kasus Vaksin Derived Polio Virus (VDPV).
Dalam kesempatan tersebut, Benny juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun ini,
PERJALANAN haji merupakan sebuah perjalanan spiritual yang sarat dengan hikmah dan pelajaran hidup. Seperti presenter dan desainer Ivan Gunawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved