Pemerintah Harus Antisipasi Arus Mudik Sedini Mungkin

POTENSI pergerakan dari Jabodetabek pada survei pertama adalah sebanyak 9,1 juta orang atau 26,84% dari penduduk Jabodetabek. Setelah dilakukan survei kedua mengalami peningkatan menjadi 13 juta atau 38,35%. Sementara itu, total pergerakan warga yang mudik di Indonesia diperkirakan sebanyak 79,4 juta orang.

Hasil surveI kedua yang dilakukan Balitbang Kementerian Perhubungan menghasilkan data ini setelah dihapusnya syarat tes swab antigen/PCR. 

Potensi penggunaan moda agak bergeser walaupun penggunaan angkutan pribadi tetap terbanyak. Pemilihan penggunaan pesawat menjadi lebih banyak dibandingkan menggunakan kereta api dibandingkan hasil pada survei pertama.

Baca juga: Korlantas Polri Bakal Fasilitasi Pemudik Dapatkan Vaksin

Potensi penggunaan moda mobil pribadi 26,8% atau 21,3 juta orang, sepeda motor 18,7% atau 14,9 juta orang, bus 16,3% atau 12,9 juta orang, pesawat terbang 12,1% atau 9,6 juta orang, kereta api 9% atau 7,2 juta orang, kapal laut 1,4% atau 1,1 juta orang, dan kapal penyeberangan 1,2% atau 900 ribu orang.

Total pengguna transportasi jalan 75,3% atau sebanyak 59,8 juta dalam perjalanan mudik tahun ini. 

Meskipun demikian, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, perlu antisipasi bagi warga yang menggunakan kendaraan pribadi antarpulau.

Sementara itu, ia berpendapat, mudik berangkat dari terminal akan memudahkan pengawasan dan pengaturan.

"Apalagi mudik lebaran tahun ini ada persyaratan sudah vaksin ketiga (booster). Pengawasan akan lebih mudah dilakukan di ruang tertutup seperti terminal ketimbang di ruang terbuka," kata Djoko dalam keterangan resmi, Kamis (7/4).

Sekarang, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sudah banyak membangun terminal penumpang yang cukup luas dengan fasilitas yang cukup lengkap. Saat ini, terdapat 127 Terminal Tipe A, yang beroperasi sebanyak 119 Terminal (8 terminal belum beroperasi). Sebanyak 62 terminal sudah memiliki detail engineering desain (DED) dan sudah terbangun 26 terminal. Masih ada lagi sejumlah terminal tipe A yang dikelola Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Tidak hanya penumpang yang harus diwajibkan sehat, namun semua pengemudi Bus AKAP/AKDP juga diwajibkan mengikuti tes kesehatan dan diberikan tambahan vitamin.

"Hanya pengemudi yang lolos tes kesehatan dapat diijinkan mengemudikan bus mengangkut pemudik. Lama perjalanan yang sekiranya di atas 8 jam, operator bus diharuskan menyediakan dua orang pengemudi. Semua armada bus yang mengangkut pemudik dipastikan sudah lolos uji berkala," tandasnya.

Di samping itu, pasti ada pengaturan rekayasa lalu lintas di jalan tol oleh Polri, entah contra flow maupun one flow. Namun harus diberikan perhatian khusus atau prioritas bagi sejumlah bus yang sudah tiba di lokasi tujuan untuk kembali mengangkut penumpang akan mudik.

"Pengalaman 2019, banyak pengemudi bus yang mengeluh akibat kebijakan penerapan contra flow di jalan Tol Trans Jawa. Sejumlah armada bus yang akan menjemput pemudik menjadi terhambat perjalanannya," ungkap dia.

"Harus dicermati pula, keberadaan angkutan umum pelat hitam dan biro jasa yang sudah menawarkan mudik menggunakan bus pariwisata melalui media sosial. Pemerintah perlu mengantisipasi sejak dini. Kendaraan yang digunakan pasti tidak lolos ramp check, penumpang tidak diperiksa kesehatannnya, pengemudi tidak ikut tes kesehatan. Sanksi dapat diberikan terhadap PO Bus Pariwisata yang beroperasi dengan berkedok wisata mudik," tutupnya. (OL-1)