DPR Dorong Cegah Tuberkulosis dengan Bentuk Kaukus TBC Nasional

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Putih Sari menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang disampaikan Global TB Caucus tentang kondisi serta strategi yang perlu dilakukan untuk mengeliminasi tuberkulosis (TB) di Indonesia.

Ihwal tersebut disampaikan Putih Sari saat Komisi IX DPR RI menerima audiensi atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Global TB Caucus.

"Terima kasih kepada pengurus TB Caucus ini merupakan kesempatan luar biasa untuk melanjutkan perjuangan bersama menghapus TB," kata Putih Sari dalam keterangannya, Selasa (29/3).

Salah satu hal yang disampaikan ialah tentang dalam upaya penanggulangan TB dengan membentuk kaukus TBC nasional. Kaukus TBC nasional dapat menjadi platform untuk memastikan akuntabilitas upaya penanggulangan TB di Indonesia.

Baca juga: Waspada TBC Laten, Tidak Bergejala dan Bisa Muncul Kapanpun 

"Ini akan menjadi satu komitmen bersama untuk segera mungkin membentuk Kaukus TBC Nasional. Pembentukan Kaukus TB ini membutuhkan komitmen politik tidak hanya lintas fraksi tetapi lintas komisi. Mudah-mudahan Komisi IX bisa menjadi inisiator pembentukan Kaukus TB," ungkap Putih Sari.

Penyakit TB, lanjut Putih Sari, bukan hanya tentang kesehatan, tetapi beririsan dengan pendidikan, sosial, lingkungan dan sebagainya.

"Komisi IX bukan Komisi satu-satunya (yang menangani TB), ada banyak sektor yang harus bekerja sama menangani TBC misalnya faktor perumahan, lingkungan, hingga sosial,” pungkasnya.

Selain itu, terkait dengan transisi global fund untuk TB yang akan berakhir pada tahun 2023, Komisi IX DPR akan mendorong Kementerian Keuangan agar mempunyai pola atau strategi dalam menghadapi berhentinya global fund ke Indonesia.

"DPR dan Banggar akan mendorong Kemenkeu agar mempunyai pola untuk menghadapi berhentinya global fund ke Indonesia dengan tentunya peningkatan anggaran APBN terhadap penanganan TB," katanya.

Dalam kesempatan itu, Asia Pacific Regional Manager for the Global TB Caucus Ganendra Awang Kristandya menyampaikan beberapa rekomendasi atau komitmen politik untuk mengakhiri TBC, di antaranya mendorong penguatan respon terhadap TBC, baik di tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten. Serta perlunya implementasi yang maksimal dari Perpres Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

Kemudian, memastikan Indonesia memiliki exit strategy melalui penguatan mobilisasi sumber daya domestik agar program pengendalian TB secara bertahap dapat ditangani oleh APBN, APBD dan dana di dalam negeri lainnya, sehingga tidak tergantung kepada bantuan asing. Sebagaimana diketahui, periode transisi global fund akan berakhir pada tahun 2023.

"Pemerintah perlu membuat strategi dari sisi pendanaan dalam mengeliminasi tuberkulosis di Indonesia yang saat ini posisinya masih terbanyak ke-3 di dunia,” kata Ganendra.

Selain itu perlu memperkuat koordinasi lintas komisi DPR RI dalam upaya penanggulangan TB dengan membentuk Kaukus TBC Nasional. Kaukus TBC Nasional dapat menjadi platform untuk memastikan akuntabilitas upaya penanggulangan TB di Indonesia. (Iam/OL-09)