RI Mampu Turunkan 2,27 Prevalensi Stunting dalam Tiga Tahun

BERDASARKAN hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 sampai tingkat kabupaten/kota, Indonesia mampu menurunkan 2,27% prevalensi stunting dalam tiga tahun terakhir.

"Kita patut bersyukur bahwa di tengah pandemi covid-19, kita masih dapat menurunkan angka stunting. Namun, tentu angka penurunan ini belum cukup," ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam pemaparan virtual, Kamis (17/3).

"Kita perlu mengencangkan dan memperluas jangkauan program dan kegiatan strategis. Untuk mempercepat penurunan stunting hingga 3,4% per tahun menuju 14% di 2024," imbuhnya.

Perbandingan hasil SSGBI 2019 dan SSGI 2021 juga menggambarkan keberhasilan luar biasa dari beberapa kabupaten/kota. Dalam hal ini, untuk menekan angka stunting selama 3 tahun terakhir. Misalnya, Kabupaten Probolinggo mampu menurunkan angka stunting sebesar 31,5%.

Lalu, Kabupaten Nias sebesar 24,1% dan Kota Pagar Alam sebesar 23,7%. Namun sebaliknya, terdapat beberapa kabupaten/kota yang justru mengalami tren peningkatan stunting. Seperti, Bolaang Mongondow Selatan pada angka 24,2% dan Kabupaten Toli- Toli sebesar 16,2%.

"Untuk itu, kita perlu merekam praktik baik yang telah dilakukan oleh kabupaten/kota dengan kisah suksesnya. Untuk dapat kiranya direplikasi di daerah lain," jelas Hasto.

Pihaknya menyadari nuansa kebingungan di daerah menyikapi prevalensi stunting hasil SSGI 2021 dan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPGBM). Namun, kedua angka tersebut dihasilkan dari perhitungan dengan tujuan yang berbeda.

Prevalensi stunting yang dikeluarkan dari SSGI merupakan data makro, yang diperoleh berdasarkan survei berbasis blok sensus sebagai ukuran yang disandingkan dengan negara lain. Sedangkan, E-PPGBM berdasarkan surveilans rutin yang dilakukan kader dan tenaga kesehatan puskesmas untuk intervensi layanan.(OL-11)