Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta pemerintah daerah, TNI-Polri setempat menyiapkan rencana kontingensi pascagempa magnitudo 6,7 di Nias Selatan, Sumatra Utara, Senin pagi.
"Bagi pemerintah daerah TNI Polri yang ada di sana pastikan segera menyiapkan rencana kontingensi yang sudah ada. Kemudian aparat TNI-Polri yang ada di wilayah terdampak, segera turun untuk membantu kesulitan masyarakat yang terkena dampak tersebut," ujar Suharyanto dalam konferensi pers daring diikuti di Jakarta, Senin (14/3).
Suharyanto memohon kepada para pimpinan daerah, mulai kepala desa, camat, bupati, wali kota sampai gubernur di wilayah terdampak segera turun langsung memimpin aksi-aksi penanganan gempa, dan menerapkan rencana rencana kontingensi.
Baca juga: BRIN Targetkan Satelit Lapan A-4 Meluncur Akhir Tahun Ini
Baca juga: Wapres: Dunia bakal Hadapi Kelangkaan Air Bersih
Kemudian masyarakat terdampak gempa diimbau agar tetap waspada, tetapi jangan takut dan tidak perlu panik.
Selanjutnya, informasi terkait kerusakan terkait korban ini akan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut, akan terus diinformasikan baik kepada pemerintah maupun melalui media.
Hingga kini, BNPB masih terus melakukan koordinasi dengan BPBD terdampak, seperti di Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Sejumlah warga di beberapa wilayah tersebut merasakan guncangan dengan intensitas sedang hingga sangat kuat dengan durasi waktu berbeda.
Pantauan BNPB terhadap fenomena gempa tersebut menyebutkan warga merasa guncangan lemah 1-3 detik di Kabupaten Pasaman. Masyarakat tidak panik karena guncangan gempa M6,7 yang terjadi pada Senin pagi (14/3), pukul 04.09 WIB. Demikian juga dengan warga Kabupaten Pasaman Barat, mereka merasakan guncangan lemah 1 hingga 3 detik. (Ant/H-3)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 2.453 jiwa terdampak telah mengungsi ke lokasi yang dinilai lebih aman.
BNPB akan segera menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah meski status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Sumatra telah dicabut.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved