Wapres: Dunia bakal Hadapi Kelangkaan Air Bersih

KETIADAAN air bersih diperkirakan bakal menjadi isu serius yang dihadapi berbagai negara dalam waktu dekat. Berdasarkan penelitian, setengah dari populasi dunia diperkirakan akan mengalami kelangkaan air atau water scarcity di 2025. 

“Sementara pada 2030, sekitar 700 juta orang dapat mengungsi karena kelangkaan air,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat membuka The 2nd (second) Asia International Water Week di Labuan Bajo, NTT, Senin (14/2/2022).

Baca juga: Ilmuwan Konfirmasi Adanya Deltacron

Menurut Ma’ruf, konsumsi terhadap air bersih terus mengalami peningkatan signifikan selama masa pandemi covid-19.

Menurut studi terbaru Indonesia Water Institute, pada akhir 2020 konsumsi air bersih selama pandemi Covid-19 meningkat 3 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi, dengan total konsumsi air rumah tangga mencapai 900 hingga 1.400 liter per hari.

“Penelitian di beberapa negara juga menunjukkan tren serupa. Hal ini menunjukkan kebutuhan ketersediaan air bersih sebagai sarana untuk mendukung perilaku higienis, menjadi tantangan tersendiri di tengah pandemi,” paparnya.

Sekalipun 71% bumi tertutup oleh air, ungkap Ma’ruf, hanya sekitar 13% air tawar yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bagi lebih dari 7 miliar manusia. Sekitar 2/3 (dua per tiga) dari jumlah populasi dunia mengalami kelangkaan air, paling tidak dalam 1 bulan setiap tahun. 

“Selain itu, lebih dari 2 miliar orang hidup di negara yang persediaan airnya tidak mencukupi,” jelasnya.

Ma’ruf mengungkapkan, sebagai rumah bagi 60% populasi dunia, Kawasan Asia Pasifik hanya memiliki 36% sumber daya air dunia, sehingga ketersediaan air per kapitanya terendah di dunia. 

Masalah tersebut diperburuk dengan tingkat pencemaran air yang tinggi, dengan lebih dari 80% air limbah yang dihasilkan di negara-negara berkembang di kawasan tidak diolah. 

“Hal krusial lain adalah pengambilan air tawar yang tidak berkelanjutan, melebihi setengah dari total ketersediaan air,” jelasnya.

Disebutkan, ketiadaan air bersih di suatu wilayah menandai kemiskinan dan ketimpangan. Di wilayah-wilayah miskin ekstrem, umumnya akses terhadap air bersih sangat rendah. 

“Dari 35 kabupaten di Indonesia dengan kemiskinan ekstrem pada 2021, seluruhnya ditandai dengan fakta adanya penduduk yang tidak memiliki akses air minum layak. Angkanya berkisar antara 4,48% s.d. 97,21%,” ungkapnya mencontohkan.

Kompleksnya pengelolaan Sumber Daya Air, ujarnya, memerlukan berbagai pendekatan dan kebijakan yang melibatkan multisektor dan instansi, alokasi dana nasional, dan pengambilan keputusan kolektif. 

Baca juga: Bank CTBC dan Kimia Farma Gelar Vaksinasi Booster untuk Karyawan dan Keluarga

Tidak hanya itu, harus ada  kebijakan yang secara global diterima dan masuk akal, mengandung pertimbangan sosial dan lingkungan, serta merangkul para pemangku kepentingan. 

“Hal tersebut merupakan kunci kebijakan nasional sumber daya air yang berkontribusi pada kebijakan internasional. Saya mengajak para peserta berbagi pemikiran dan inovasi, untuk menghasilkan kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran dalam rangka mengatasi krisis air bersih yang setiap tahun semakin meningkat,” pungkasnya. (Che/A-3)