Optimalisasi Bank Sampah untuk Capai Indonesia Bersih 2025

PENGOLAAN sampah di sisi hulu menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan timbulan sampah di Tanah Air. Salah satu instrumen yang paling berperan dalam hal itu ialah bank sampah. Aturannya pun sudah jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

"Kita punya target pengurangan sampah 30% dan pengelolaan sampah 70% hingga tahun 2025. Dalam hal ini, bank sampah memiliki peran untuk melakukan inisiatif pengelolaan sampah jadi bahan baku daur ulang. Ini tentu memiliki kontribusi signifikan bagi Indonesia bersih 2025. Jadi sampah yang ada di masyarakat tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan kita bisa membantu menurunkan emisi gas rumah kaca," kata Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati dalam Rapat Koordinasi Bank Sampah ke-7 yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (22/2).

Berdasarkan data KLHK, hingga 2021 11.556 unit bank sampah yang tersebar di 363 kabupaten/kota di 34 provinsi Indonesia. Namun demikian, tentunya pengelolaan bank sampah masih jauh dari kata sempurna dan butuh koreksi di berbagai aspek.

"Saya banyak mendengar dari asosiasi dan individu bahwa ada persoalan dalam manajemen. Jadi saya harapkan asosiasi bank sampah bisa membantu bank sampah di seluruh Indonesia untuk masalah manajemen. Saat ini yang perlu ditekankan adalah kita harus menggunakan manajemen profesional kalau mau bank sampah ini jadi lebih besar," tegas Vivien.

KLHK sendiri telah menyusun sejumlah rencana aksi program bank sampah. Diantaranya penyusunan standar bank sampah induk, peningkatan kapasitas bank sampah, pendampingan bank sampah, penghargaan, fasilitasi kemitraan bank sampah, pemutakhiran database dan pengembangan aplikasi. "Bank sampah tentu memiliki peran besar dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga kegiatan ekonomi sirkular. Untuk itu pemerintah akan terus mendorong langkah pentaheliks dalam pelaksanaan bank sampah," pungkas dia.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia Christine Halim bersepakat bahwa bank sampah memiliki peran penting dalam pelaksanaan ekonomi sirkular. Dikatakan Christine, setiap tahunnya Indonesia membutuhkan sebanyak 7 juta ton plastik. Dari jumlah tersebut sayangnya sebanyak 3,8 juta ton atau 46% bahan baku plastik masih diimpor. Padahal, dengan timbulan sampah plastik yang ada, Indonesia sebenarnya bisa melakukan daur ulang sendiri. "Kalau kita bisa kumpulkan bahan baku daur ulang lebih banyak, tentu ini akan menghemat devisa negara," ucap dia.

Untuk itu, dari sisi industri, Christine terus mendorong bank sampah di semua wilayah agar bisa menyediakan bahan baku daur ulang untuk kebutuhan plastik di Indonesia. "Kita perlu kerja sama yang luar biasa. Karena selama manusia masih terus beregenerasi, kita tentu terus memproduksi sampah dan masih terus membutuhkan plastik. Untuk itu kita perlu lebih banyak lagi pengelolaan sampah plastik sehingga Indonesia tidak lagi dikatakan pengotor laut nomor 2, tapi jadi produsen paling bagus di dunia," pungkas dia.(H-1)