Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
TREN peningkatan kasus positif covid-19 yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tiga pekan mendatang. Ini harus diantisipasi dengan disiplin protokol kesehatan (prokes) dan kebijakan yang menyeluruh.
"Menghadapi kemungkinan puncak jumlah kasus positif covid-19 itu, tentu harus lewat upaya pencegahan yang optimal. Sejumlah kebijakan pembatasan dan disiplin penerapan prokes harus tegas dijalankan," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/2).
Pada Kamis (10/2), Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers virtual mengungkapkan akan terjadi puncak kasus varian omikron pada akhir Februari atau awal Maret 2022. Berdasarkan catatan Satgas Covid-19, saat ini penyumbang kasus terbanyak nasional ialah DKI Jakarta dengan 42% jumlah kasus positif covid-19 nasional disusul Jawa Barat 23,50% dan Banten sebanyak 14,31%.
Menurut Lestari, catatan tersebut harus diikuti dengan kebijakan yang ketat dan terukur untuk menekan penambahan kasus positif covid-19, sehingga perkiraan lonjakan kasus tersebut dapat diantisipasi. Sejumlah daerah yang jumlah kasusnya relatif tinggi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan.
Seperti DKI Jakarta, di 50 kelurahan tercatat kasus positif covid-19 relatif tinggi. Ini, tambah Rerie, harus segera dilakukan pembatasan skala mikro, testing, dan tracing terus ditingkatkan, sehingga penyebaran virus dapat ditekan.
Upaya segera dan terukur di tingkat mikro atau daerah, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus dilakukan agar tidak meluas. Dengan demikian, tegas Rerie, koordinasi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjawab tantangan percepatan penambahan kasus positif covid-19 yang diperkirakan mencapai puncaknya tiga pekan mendatang.
Baca juga: Beri Perlindungan Sistematis bagi para Tenaga Kesehatan
Kesiapan kebutuhan sistem pelayanan kesehatan harus dipastikan, ujar Rerie, agar mampu menangani lonjakan kasus yang diperkirakan terjadi. Secara umum, tegas Rerie, dibutuhkan kedisiplinan semua pihak untuk menegakkan prokes secara konsisten di setiap tempat beraktivitas dan mematuhi setiap kebijakan pengendalian covid-19 di Tanah Air. (OL-14)
Pada pekan pertama Desember 2024, otoritas Jepang mencatat jumlah kasus influenza baru meningkat menjadi 44.673, meningkat sekitar 20.000 dibandingkan sepekan sebelumnya.
Pemerintah Jepang mewajibkan warganya memakai masker imbas melonjaknya kasus influenza dan Covid-19.
Kadinkes Kota Depok Mary Liziawati mengatakan beberapa hari ini kasus covid-19 di Kota Depok terus mengalami lonjakan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kampanyekan kembali pemakaian masker dan vaksin booster Covid-19 merupakan salah satu upaya pencegahan yang harus dilakukan masyarakat Indonesia.
Derajat kekebalan masyarakat yang mendapatkan vaksinasi ataupun yang pernah terkena covid-19 sebelumnya dan mendapatkan vaksinasi sudah mulai menurun.
Langkah penambahan keterampilan baru pada peserta didik harus konsisten direalisasikan sebagai bagian dari sistem pendidikan yang adaptif.
ANGGOTA Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, menilai perayaan Imlek merupakan momentum strategis untuk mengakselerasi proses pembangunan.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menghadiri pembukaan pameran lukisan bertema “LOVE” karya Sonja Irawaty di Jakarta untuk membangkitkan semangat dan kepedulian.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong percepatan akses bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan nasional.
PENINGKATAN keamanan pangan membutuhkan kebijakan yang tepat demi mewujudkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik di masa depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved