Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
TREN peningkatan kasus positif covid-19 yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tiga pekan mendatang. Ini harus diantisipasi dengan disiplin protokol kesehatan (prokes) dan kebijakan yang menyeluruh.
"Menghadapi kemungkinan puncak jumlah kasus positif covid-19 itu, tentu harus lewat upaya pencegahan yang optimal. Sejumlah kebijakan pembatasan dan disiplin penerapan prokes harus tegas dijalankan," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/2).
Pada Kamis (10/2), Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers virtual mengungkapkan akan terjadi puncak kasus varian omikron pada akhir Februari atau awal Maret 2022. Berdasarkan catatan Satgas Covid-19, saat ini penyumbang kasus terbanyak nasional ialah DKI Jakarta dengan 42% jumlah kasus positif covid-19 nasional disusul Jawa Barat 23,50% dan Banten sebanyak 14,31%.
Menurut Lestari, catatan tersebut harus diikuti dengan kebijakan yang ketat dan terukur untuk menekan penambahan kasus positif covid-19, sehingga perkiraan lonjakan kasus tersebut dapat diantisipasi. Sejumlah daerah yang jumlah kasusnya relatif tinggi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan.
Seperti DKI Jakarta, di 50 kelurahan tercatat kasus positif covid-19 relatif tinggi. Ini, tambah Rerie, harus segera dilakukan pembatasan skala mikro, testing, dan tracing terus ditingkatkan, sehingga penyebaran virus dapat ditekan.
Upaya segera dan terukur di tingkat mikro atau daerah, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus dilakukan agar tidak meluas. Dengan demikian, tegas Rerie, koordinasi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjawab tantangan percepatan penambahan kasus positif covid-19 yang diperkirakan mencapai puncaknya tiga pekan mendatang.
Baca juga: Beri Perlindungan Sistematis bagi para Tenaga Kesehatan
Kesiapan kebutuhan sistem pelayanan kesehatan harus dipastikan, ujar Rerie, agar mampu menangani lonjakan kasus yang diperkirakan terjadi. Secara umum, tegas Rerie, dibutuhkan kedisiplinan semua pihak untuk menegakkan prokes secara konsisten di setiap tempat beraktivitas dan mematuhi setiap kebijakan pengendalian covid-19 di Tanah Air. (OL-14)
Pada pekan pertama Desember 2024, otoritas Jepang mencatat jumlah kasus influenza baru meningkat menjadi 44.673, meningkat sekitar 20.000 dibandingkan sepekan sebelumnya.
Pemerintah Jepang mewajibkan warganya memakai masker imbas melonjaknya kasus influenza dan Covid-19.
Kadinkes Kota Depok Mary Liziawati mengatakan beberapa hari ini kasus covid-19 di Kota Depok terus mengalami lonjakan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kampanyekan kembali pemakaian masker dan vaksin booster Covid-19 merupakan salah satu upaya pencegahan yang harus dilakukan masyarakat Indonesia.
Derajat kekebalan masyarakat yang mendapatkan vaksinasi ataupun yang pernah terkena covid-19 sebelumnya dan mendapatkan vaksinasi sudah mulai menurun.
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
Inisiatif untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mulai dicanangkan sejak 2023.
Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu memiliki kesempatan belajar yang setara.
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Semangat persatuan yang dibangun harus benar-benar mampu diwujudkan dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved