KEPALA Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Anindito Aditomo mengatakan, Kurikulum Prototipe bisa diterapkan semua sekolah, termasuk sekolah di daerah perbatasan atau daerah 3T.
Dengan menekankan pada fleksibilitas dan tidak padat materi pembelajaran, hal itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mengatasi masalah kesenjangan pendidikan.
"Kurikulum ini dapat diterapkan tanpa teknologi, tanpa gadget. Memang ada keterbatasan seperti pelatihan gurunya, tetapi pada dasarnya materi lebih sedikit dan fokus pada esensial itu membuka peluang pada sekolah-sekolah untuk fokus pada peningkatan kompetensi dan karakter," jelasnya dalam FGD virtual pada Kamis (27/1).
Keterbatasan teknologi bukan menjadi penghambat sekolah di daerah terpencil tidak bisa menerapkan kurikulum baru. Justru, kata dia, banyak sekolah di daerah yang bukan sekolah favorit tergabung dalam sekolah penggerak.
Selain itu, lanjutnya, kebijakan Kemendikbudristek saat ini pun mengarah pada upaya mengatasi kesenjangan. Hal itu terbukti lewat penyaluran dana BOS yang majemuk. Artinya tiap sekolah mendapatkan alokasi dana yang berbeda sesuai kebutuhan dan indeks kemahalan harga di daerah.
"Ada sekolah yang BOS meningkat minimal 30%. Ada sekolah yang meningkat 100% lebih. Ini karena kesadaran bahwa titik start tiap sekolah berbeda, kebutuhan berbeda," imbuhnya.
Baca juga : Waspada, Kasus Covid-19 pada Anak akibat Varian Omikron Meningkat
BSKAP juga melakukan kajian terkait indeks pendidikan daerah untuk mengukur kesenjangan. Instrumen yang digunakan bukan skor absolut tetapi progres.
"Daerah yang berhasil adalah daerah yang meningkatkan literasi dan numerasi. Indikatornya progres, ini harapannya bisa memberi dorongan yang lebih kuat kepada daerah membuat kebijakan yang asimetris," tuturnya.
Dirjen Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto menambahkan, kurikulum baru yang sudah diterapkan di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan tidak memperparah kesenjangan. Banyak SMK yang ada di pelosok tergabung dalam SMK PK, bahkan kepala sekolahnya menjadi trainer di sekolah favorit.
"Ada SMK di penggunangan di Semarang yang dulu siswanya hanya tawur, sekarang jadi SMK PK. Itu bukan sekolah favorit," terangnya.
Hadirnya sekolah penggerak dan SMK PK yang sudah menerapkan kurikulum prototipe bukan untuk mengklasifikasi sekolah. Tidak ada sekolah favorit dan tidak favorit yang menjadi syarat untuk menerapkan kurikulum baru.
Semuanya tergantung pada kepala sekolah dan guru-guru yang mempunyai keinginan atau visi yang sama dalam memperbaiki kualitas pendidikan. (OL-7)
