Kasus Harian Covid-19 Tembus 3.000 Kasus, DPR: Jangan Lambat Antisipasi 

MENANGGAPI melonjaknya kasus harian Covid-19 hingga menembus 3.000 kasus per hari pada Sabtu (22/1), Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan dengan mengambil sejumlah langkah guna mengantisipasi lonjakan kasus positif covid-19. 

“Adanya kasus konfirmasi Omikron meninggal dengan komorbid dan mulai lagi kasus harian di atas 3.000 adalah alarm untuk peningkatan level kewaspadaan,” kata Mufida dalam keterangannya Senin (24/1/). 

Dirinya tidak ingin kasus kejadian pada Juni-Juli 2021 terulang kembali, sebab memaksakan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100% dilaksanakan di seluruh Indonesia. Padahal, menurutnya sebagian daerah belum berani mengurangi kapasitas PTM 100% akibat kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Di sisi lain, ia pun menyayangkan sikap beberapa kementerian yang tidak sinkron dalam menentukan kebijakan. Sebagai contoh, sejak pelonggaran PPKM, terdapat perubahan kebijakan masa karantina, pencabutan pembatasan pada masa Nataru, dan pencabutan larangan masuk bagi 14 negara asal Omikron pada saat kasus Omicron di Indonesia tengah naik. 

“Kasus Omikron sudah banyak datang dari luar negeri termasuk satu dari dua yang meninggal juga pelaku perjalanan luar negeri. Kita justru malah membuka pintu bagi semua negara untuk masuk,” tuturnya. 

Baca juga : DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Vaksin Covid-19 Palsu yang Beredar di Masyarakat

Berdasarkan informasi yang diterima Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu terhitung sejak 15 Desember 2021 hingga saat ini, secara kumulatif tercatat 1.161 kasus konfirmasi Omikron ditemukan di Indonesia. Bukan hanya Omikron, varian Delta dan varian lain yang sudah ada di Indonesia juga masih ada di Indonesia. 

"Tidak hanya itu, sejumlah rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 mengalami tren kenaikan jumlah kasus," paparnya. 

Oleh karena itu, legislator dapil DKI Jakarta I itu berharap setiap elemen pemerintah dari pusat hingga daerah sekaligus OPD menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang dibuat secara sinkron sekaligus tegas demi menekan kasus covid-19 di Indonesia. Dengan keseriusan pemerintah menghadapi covid-19 bisa membuat masyarakat Indonesia disiplin menegakkan protokol kesehatan. 

“Pemerintah seharusnya menentukan parameter, saat tercapai indikator apa harus segera ditarik rem darurat. Selain itu, saya berharap tidak panik berlebihan tapi disiplin wajib diterapkan. Jadikan kebiasaan baru memakai masker dan selalu mencuci tangan karena itu juga bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat," pungkas Mufida. (OL-7)