Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, dalam langkah penurunan angka stunting 14% pada 2024, berbagai intervensi tengah dilakukan, yakni intervensi gizi sensitif dan spesifik.
“Saat ini intervensi sensitif perlu dilakukan dan dikuatkan karena pengaruhnya cukup besar, yakni mencapai 70 persen, adanya faktor seperti lingkungan bersih, air bersih, kesehatan masyarakat dan pendidikan,” ujar Hasto dalam konferensi Pers Strategi Percepatan Penurunan Stunting, melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (11/1).
Selain penguatan intervensi sensitif dilakukan secara simultan bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait, intervensi spesifik juga menjadi hal penting untuk dilakukan. Menurut Hasto, saat ini proporsi anggaran untuk intervensi spesifik perlu ditingkatkan.
“Saya mengusulkan tadi ke Bapak Presiden supaya faktor spesifik juga dikuatkan, karena kalo dari proporsi anggaran yang ada masih butuh dukungan,” jelas Hasto.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini presiden menargetkan kepada BKKBN sebagai leading sector penanganan stunting nasional dan Kementrian dan Lembaga terkait, salah satunya Kemenkes agar bisa menurunkan angka stunting 3 persen setiap tahunnya hingga 2024.
“Tadi bapak Presiden memberikan target yang jelas, yaitu menurunkan angka stunting pada tahun 2021 di angka 24,4 persen menjadi 14 persen di 2024, hitungan kami 2,7 persen per tahun, dan kalau bisa turun 3 persen, itu minta kata bapak Presiden,” ujar Budi.
Budi menjelaskan, dalam paparannya, untuk penanganan stunting intervensi gizi spesifik kontribusi sebesar 30 persen ditujukan kepada anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan kepada ibu sebelum masa kehamilan.
Baca juga : Program Penurunan Stunting Jangan Sekadar Seremonial
“Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, intervensi spesisif bersifat pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek,” jelasnya.
Selain itu, intervensi gizi sensitif meliputi e lalui gerai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan merupakan kerjasama lintas sektor.
“Sasarannya adalah masyarakat secara umum di fokus tertentu tidak khusus untuk 1000 HPK,” ungkap Budi.
Di sisi lain, BKKBN saat ini telah meluncurkan program pendampingan 3 bulan pra nikah bagi para calon pasangan muda di Indonesia. Hasto mengatakan bayi lahir dengan stunting berawal dari sang ibu yang mengalami anemia.
“Saya memasukkan satu variabel lagi yaitu yang ingin menikah, nah yang nikah itu kan setahun ada 2 juta, dan 2 juta yang hamil di tahun pertama 1,6 juta, dari 1,6 juta, yang stunting kalo 24,4 persen 390 ribu, ini yang akan kita lakukan pendampingan, agar tidak ada new stunting di tiap tahunnya,” ujar Hasto.
Menurut data dari Kemenkes, sekitar 23% anak lahir dengan kondisi sudah stunted, akibat kurang gizi selama kehamilan. Adapun setelah lahir, stunting meningkat signifikan pada usia 6-23 bulan akibat kurang protein hewani pada makanan pendamping ASI yang mulai diberikan sejak usia 6 bulan. (OL-7)
Kepala BGN Dadan Hindayana mengingatkan makanan manis, gorengan, dan soda boleh dikonsumsi, tapi proporsinya perlu dikurangi agar gizi seimbang.
Data menunjukkan bahwa 20%–30% anak di Indonesia terdeteksi mengalami cacingan secara global.
Ahli kesehatan Ray Wagiu Basrowi menegaskan perbaikan nutrisi dan sistem pencernaan anak krusial demi capai target stunting 14,2% di 2029.
Ia menjelaskan pada 1.000 hari pertama kehidupan penting untuk perkembangan anak dan BGN akan pastikan program untuk seluruh ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
SEJUMLAH ibu terlihat berkumpul di sebuah ruang dengan ukuran sekitar 7 x 5 meter dari keseluruhan bangunan dengan luas sekitar 63 meter persegi.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat dampak ekonomi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu tahun, mulai dari pelibatan 46 ribu UMKM hingga penyerapan 780 ribu tenaga kerja.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Analis Kebijakan BNPT Haris Fatwa Dinal Maula, mengungkapkan bahwa ancaman terorisme dan radikalisme masih nyata di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Meski jangkauan tim sudah cukup luas, Safrina mencatat masih ada beberapa wilayah yang belum tertangani sepenuhnya karena kendala akses.
Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan urgensi pencegahan stunting sejak masa krusial 1.000 hari pertama kehidupan, khususnya ketika bayi masih berada dalam kandungan. MBG 3B
PT Hengjaya Mineralindo resmi berkolaborasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengimplementasikan program Taman Asuh Sayang Anak
Kaji Reka merupakan forum untuk mendiseminasikan berbagai hasil kajian dari daerah agar dapat diketahui masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved