KEPALA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, dalam langkah penurunan angka stunting 14% pada 2024, berbagai intervensi tengah dilakukan, yakni intervensi gizi sensitif dan spesifik.
“Saat ini intervensi sensitif perlu dilakukan dan dikuatkan karena pengaruhnya cukup besar, yakni mencapai 70 persen, adanya faktor seperti lingkungan bersih, air bersih, kesehatan masyarakat dan pendidikan,” ujar Hasto dalam konferensi Pers Strategi Percepatan Penurunan Stunting, melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (11/1).
Selain penguatan intervensi sensitif dilakukan secara simultan bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait, intervensi spesifik juga menjadi hal penting untuk dilakukan. Menurut Hasto, saat ini proporsi anggaran untuk intervensi spesifik perlu ditingkatkan.
“Saya mengusulkan tadi ke Bapak Presiden supaya faktor spesifik juga dikuatkan, karena kalo dari proporsi anggaran yang ada masih butuh dukungan,” jelas Hasto.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini presiden menargetkan kepada BKKBN sebagai leading sector penanganan stunting nasional dan Kementrian dan Lembaga terkait, salah satunya Kemenkes agar bisa menurunkan angka stunting 3 persen setiap tahunnya hingga 2024.
“Tadi bapak Presiden memberikan target yang jelas, yaitu menurunkan angka stunting pada tahun 2021 di angka 24,4 persen menjadi 14 persen di 2024, hitungan kami 2,7 persen per tahun, dan kalau bisa turun 3 persen, itu minta kata bapak Presiden,” ujar Budi.
Budi menjelaskan, dalam paparannya, untuk penanganan stunting intervensi gizi spesifik kontribusi sebesar 30 persen ditujukan kepada anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan kepada ibu sebelum masa kehamilan.
Baca juga : Program Penurunan Stunting Jangan Sekadar Seremonial
“Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, intervensi spesisif bersifat pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek,” jelasnya.
Selain itu, intervensi gizi sensitif meliputi e lalui gerai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan merupakan kerjasama lintas sektor.
“Sasarannya adalah masyarakat secara umum di fokus tertentu tidak khusus untuk 1000 HPK,” ungkap Budi.
Di sisi lain, BKKBN saat ini telah meluncurkan program pendampingan 3 bulan pra nikah bagi para calon pasangan muda di Indonesia. Hasto mengatakan bayi lahir dengan stunting berawal dari sang ibu yang mengalami anemia.
“Saya memasukkan satu variabel lagi yaitu yang ingin menikah, nah yang nikah itu kan setahun ada 2 juta, dan 2 juta yang hamil di tahun pertama 1,6 juta, dari 1,6 juta, yang stunting kalo 24,4 persen 390 ribu, ini yang akan kita lakukan pendampingan, agar tidak ada new stunting di tiap tahunnya,” ujar Hasto.
Menurut data dari Kemenkes, sekitar 23% anak lahir dengan kondisi sudah stunted, akibat kurang gizi selama kehamilan. Adapun setelah lahir, stunting meningkat signifikan pada usia 6-23 bulan akibat kurang protein hewani pada makanan pendamping ASI yang mulai diberikan sejak usia 6 bulan. (OL-7)
