Riset Indonesia Sulit Maju Jika Dilakukan Pendekatan Kekuasaan

PELEBURAN badan riset ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dinilai mengancam fleksibilitas dunia riset Tanah Air karena hilangnya kemandirian riset badan riset dan perguruan tinggi yang selama ini selalu memberikan menyumbangkan penemuan termutakhir.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai seharusnya lembaga riset dan akademis diberi kebebasan akademis dan ilmiah yang besar.

"Sulit maju dan berkembang jika digunakan pendekatan kekuasaan dan administratif. Pemerintah perlu mengelola dengan sangat seksama lembaga riset dan akademis seperti perguruan tinggi dan institut," kata Mardani kepada Media Indonesia, Senin (10/1).

Selain itu peneliti juga menuntut agar peleburan lembaga riset ke BRIN ini tidak meruntuhkan fleksibilitas dalam dunia riset. Justru akan memperkuat dan menjamin agar ilmuan bisa terus berinovasi.

"Forum Rektor Indonesia (FRI) menuntut adanya fleksibilitas dalam melakukan riset, setuju dengan FRI. Mesti diberikan kelenturan dan fokus dikualitas," ujar Mardani.

Baca juga: Kebiri Kimia di Laci Menteri

Diketahui peleburan lembaga penelitian non kementerian (LPNK) ke BRIN sudah diamanatkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN.

Dirinya juga menyayangkan terjadinya peleburan badan riset ini dan seharusnya cukup berkoordinasi antar lembaga. "Mestinya tidak dilebur. Tapi dikoordinasi dan diorkestrasi. Berikan kebebasan akademis dan ilmiah pada masing-masing lembaga," ujarnya.

Karena sudah ada regulasi yang mengatur terkait peleburan ini diharapkan BRIN, akademisi, dan stakeholder lain mampu bekerja sama dan saling mendukung untuk kemajuan penelitian Indonesia.

"Ini musibah dengan peleburan yang tidak smooth ini. Mesti segera dimitigasi dan diaudit satu per satu semua peneliti dan karyawan yang sudah bersama selama ini," pungkasnya. (OL-4)