Kolaborasi Lintas Kementerian di KSTI 2025: Dorong Hilirisasi Sains dan Teknologi Menuju Industri

JAJARAN Menteri Kabinet Merah Putih berkolaborasi dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 yang digelar di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB untuk mendorong transformasi sains dan teknologi, agar menjadi fondasi industri unggulan nasional, Kamis (7/8). 

Presiden Prabowo Subianto hadir meresmikan KSTI 2025 ini didampingi jajaran Kabinet Merah Putih  antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS Rachmat Pambudy, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, Menteri Sekretaris Kabinet, Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

Konvensi ini dihadiri lebih dari 2000 peserta yang terdiri dari para rektor perguruan tinggi, peneliti, dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menjadi pembicara utama dalam sesi pengantar dari jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Keduanya menegaskan pentingnya penguasaan sains dan teknologi untuk mendorong produktivitas nasional, serta memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.

Baca juga : Maudy Ayunda Jalani Kerjasama Riset Ekstrak Dengan Lembaga Universitas

Sains tidak boleh berhenti pada seremoni dan jurnal ilmiah, tetapi harus menghasilkan inovasi konkret yang dapat digunakan oleh industri dan masyarakat. Pemerintah juga tengah menyusun peta jalan riset untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan lembaga pemerintah demi mempercepat transformasi ekonomi berbasis pengetahuan.

“Penguasaan sains dan teknologi harus maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Para peneliti dan akademisi memiliki tugas mulia dalam memajukan industri dan menghasilkan SDM unggul,” ujar Menteri Brian.

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa sains dan teknologi merupakan fondasi dari kedaulatan fiskal dan transformasi ekonomi nasional. Menkeu menyebut bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai Rp 724,3 triliun atau 20% dari total belanja negara.

Baca juga : Riset RKCI dan RTDI, ITB, Jadi Panduan Menuju Smart City Inklusif dan Berkelanjutan

“Sains dan teknologi adalah faktor utama penentu produktivitas nasional. APBN harus dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan riset, dari PAUD hingga perguruan tinggi,” jelas Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Dalam paparannya, Menkeu merinci ekosistem pembiayaan pendidikan melalui tiga klaster yaitu manfaat langsung kepada siswa dan mahasiswa melalui beasiswa antara lain KIP, PIP, BOS, LPDP dukungan kepada guru dan dosen melalui gaji dan tunjangan; serta penguatan infrastruktur pendidikan seperti revitalisasi sekolah, pembangunan kampus, laboratorium, dan rumah sakit pendidikan.

Menkeu juga menegaskan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki Dana Abadi Pendidikan senilai Rp154,1 triliun, yang mencakup Dana Abadi Penelitian (Rp12,99 triliun), Dana Abadi Perguruan Tinggi (Rp10 triliun), dan Dana Abadi Kebudayaan (Rp5 triliun). Dana ini telah memberikan manfaat kepada lebih dari 670.000 pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia.

Kegiatan KSTI 2025 ini mengundang lebih dari 350 rektor dan 1.000 peneliti terbaik dari seluruh Indonesia, bahkan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari luar negeri. Tujuan untuk membangun mimpi besar, menjadikan sains dan teknologi sebagai alat utama dalam mencapai Asta Cita Presiden Prabowo, sebuah visi besar untuk kemajuan bangsa. 

KSTI 2025 menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antar kementerian dan seluruh ekosistem riset nasional. Diharapkan, hasil dari konvensi ini dapat mempercepat lahirnya kebijakan strategis dan inovasi unggulan yang mampu mendongkrak daya saing industri nasional sekaligus memperluas pemerataan pembangunan. (H-2)