MASIH tingginya risiko penyebaran virus covid-19 varian omikron dan belum tuntasnya vaksinasi membuat pembelajaran tatap muka (PTM) penuh rentan menjadi klaster penyebaran virus. Hal itu ditegaskan oleh peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza.
“Pelaksanaan PTM 100% dengan maksimal enam jam durasi pembelajaran masih cukup riskan dilaksanakan mengingat mulai merebaknya varian Omikron di DKI Jakarta. Hal tersebut semakin dikhawatirkan dengan belum meratanya akses vaksinasi untuk guru dan peserta didik,” serunya,
Rabu (5/1).
Sebaiknya, kata Nadia, kuota PTM dikurangi lagi menjadi sama seperti tahun ajaran baru sebelumnya, yaitu berkisar 50%-70% dengan disertai protokol kesehatan ketat. Orang tua dan siswa juga dapat memilih untuk mengikuti pembelajaran secara daring untuk menjamin keamanan kesehatan.
Pertimbangannya adalah karena vaksinasi guru dan tenaga kependidikan serta peserta didik juga belum terlaksana dengan merata dan penuh dua kali vaksinasi serta adanya tren kenaikan kasus setelah libur panjang di akhir tahun. Dia juga menambahkan perlu adanya jeda waktu usai libur hingga PTM dilaksanakan secara penuh.
“Kemendikbud-Ristek dan Dinas Pendidikan juga wajib memastikan bahwa sekolah-sekolah yang mengikuti PTM, baik 100% maupun terbatas, memiliki fasilitas dan sanitasi yang lengkap dan baik serta para guru dan stafnya sudah tervaksinasi lengkap,” imbuhnya.
Nadia menambahkan sekolah perlu memastikan terpenuhinya beberapa persyaratan dalam SKB 4 Menteri, yaitu ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, adanya alat pengukur suhu thermogun dan pemetaan warga satuan pendidikan.
Perlunya pemeriksaan secara masif terkait pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah, terutama terkait dengan check-list dari pemerintah. Pemeriksaan juga perlu dilakukan per klaster sekolah untuk mengetahui mengapa muncul kasus covid disana. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mengambil langkah preventif untuk mencegah penyebaran covid-19, termasuk varian Omikron, di sekolah.
“Pemerintah harus memprioritaskan vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan dan pemerintah tetap perlu memperhatikan bagaimana sekolah dapat mengimplementasikan protokol kesehatan yang baik dan benar. Siswa yang turut serta dalam PTM disarankan untuk divaksinasi untuk mendukung upaya preventif dalam memvaksinasi guru,” tandas Nadia.
Andalkan hybrid
Ia pun menganggap skema pembelajaran tatap muka-daring (hybrid learning) masih menjadi andalan dalam kondisi pandemi ini, sembari mempersiapkan sistem pendidikan Indonesia yang lebih resilien dan tahan bencana.
“Sistem pendidikan nasional perlu dirancang untuk lebih resilien terhadap ancaman bencana dan pandemi menunjukkan urgensi untuk mempersiapkan hal tersebut. Selama pandemi masih ada, kami rasa sulit menciptakan kondisi ideal PTM 100%. Untuk itu pelaksanaan hybrid learning bisa jadi opsi untuk dikembangkan,” jelasnya. (H-2)
