Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) melaporkan prevalensi kekerasan pada perempuan dan anak mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021 dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2021.
"Hasil survei tersebut prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukan penurunan selama beberapa tahun terakhir," ujar Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam Taklimat Media di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Rabu (29/12).
Bintang menjelaskan, prevalensi kekerasan fisik atau kekerasan seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan kepada perempuan usia 15-64 tahun selama hidupnya turun 7,3% dalam kurun waktu 5 tahun.
Sementara prevalensi anak yang mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya turun 28,31% bagi anak laki-laki dan turun 21,7% bagi anak perempuan dalam kurun waktu 3 tahun.
Baca juga : Di Masa Pandemi, Mensos Justru Sebut Angka Kemiskinan Turun
"Capaian ini tentunya merupakan hasil kerja bersama lintas sektor yang perlu kita apresiasi. Namun tidak boleh membuat kita menjadi lengah atau berpuas diri mengingat kasus kekerasan ini ibarat fenomena gunung es," ucapnya.
Menurutnya, kasus-kasus yang terjadi angkanya lebih tinggi dari pada yang terlaporkan. Untuk itu semua pihak harus makin siap dalam memberikan perlindungan dan pelayanan.
"Seiring dengan aksesibilitas masyarakat untuk melaporkan kasus ke lembaga layanan yang kian mudah, keberanian masyarakat yang melaporkan kian tinggi dan penggunaan media sosial untuk mengangkat kasus ke publik yang semakin masif tentunya akan semakin membuka laporan kasus kekerasan baik kasus-kasus baru maupun lama seperti yang terjadi belakangan ini," tandasnya. (OL-7)
Menurut ICJR, praktiknya penyediaan layanan aborsi aman tidak terlaksana di lapangan dikarenakan tidak ada realisasi konkret dari pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan.
Dua lembaga internal, yakni Satgas PPKS dan Komisi Penegak Disiplin UMS telah melakukan investigasi, dan menemukan pelanggaran etik atas dua oknum.
Koordinasi penanganan kekerasan seksual tak hanya bisa mengandalkan lembaga negara yudisial.
Putusan DKPP ke Hasyim Asy'ari beri pelajaran kepada pejabat publik agar tidak menyalah gunakan kewenangan
Berikan pendidikan seks sesuai dengan usianya untuk bisa menetapkan batasan pada orang lain.
SEORANG ayah tiri di Ciamis, Jawa Barat (Jabar), tega melakukan kekerasan seksual kepada balita yang baru berumur dua tahun.
MENTERI PPPA Arifah Fauzi menyambut baik rencana Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menambahkan lebih banyak Amiratul Hajj dari kalangan ulama perempuan.
Sinergi itu, katanya, bisa dimulai menyiapkan data yang tepat. Kemudian dapat dilanjutkan dengan menciptakan instrumen atau pengaturan teknisnya.
WAKIL Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan penyediaan perumahan layak dalam Program 3 Juta Rumah harus dibangun secara holistik.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyampaikan progres sisa peraturan turunan UU TPKS.
Kementerian PPPA menyesalkan kasus kawin paksa terhadap sepasang remaja di Lampung Timur yang digrebek warga desa setempat, korban terancam tak bersekolah.
Kementerian PPPA Kota Tangerang melakukan koordinasi terkait kasus kekerasan seksual pencabulan anak, yakni guru ngaji cabuli 19 anak laki-laki di Ciledug, Kota Tangerang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved