Pencegahan Stunting Penting Untuk Meningkatkan Kualitas SDM Indonesia 

SETIAP anak mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan potensi terbaik di dalam dirinya sehingga dapat mengukir masa depan yang cerah. Namun, kondisi stunting dapat menghambat anak-anak Indonesia untuk mendapatkan peluang dan kesempatan terbaik. 

Kepala Badan Kependudukan dan Kelurga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan stunting terjadi ketika anak gagal tumbuh di 1.000 hari pertama kehidupan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Efek stunting dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan perkembangan otak anak. 

"Hal ini menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual yang akan berpengaruh pada produktivitas saat dewasa, serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke. Dalam jangka panjang, kegagalan tumbuh kembang ini akan bersifat permanen jika tidak ditangani sedini mungkin," kata Hasto dalam keterangannya Selasa (21/12). 

Menurutnya masalah stunting penting untuk diselesaikan, karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak. Apalagi jika mengingat bahwa status Indonesia masih berada di urutan 4 dunia dan urutan ke-2 di Asia Tenggara terkait kasus balita Stunting. 

Meskipun prevalensi stunting ini sudah menurun dari 37.2% di tahun 2013 (Riskesdas) menjadi 27,67% di tahun 2019 (SSGBI). Namun ini berarti masih 1 dari 4 anak balita Indonesia, atau lebih dari 8 juta anak, mengalami stunting. 

Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Mendukung komitmen itu, di 2021, Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres No 72 tahun 2021 yang merupakan petunjuk pelaksanaan bagi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting yang terintegrasi. 

Oleh karena itu, presiden juga menunjuk dirinya menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Seperti konsep pentahelix untuk pembangunan, kolaborasi dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha dan media juga dibutuhkan untuk menjalankan program nasional ini. 

"Kenapa stunting penting? Kenapa Presiden mengatakan SDM itu penting? Karena stunting sangat berkaitan erat dengan kualitas SDM Indonesia kelak, dan proporsi SDM di Indonesia saat ini memasuki usia produktif meningkat dan usia non produktif semakin sedikit," ujar Hasto 

Baca juga : Wapres: 2022, Pemerintah Perluas Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Pesisir

Saat ini setiap 100 orang bekerja menanggung 44 orang yang tidak bekerja, harusnya bisa kaya, bonus demografi menjadi berkah asal SDM unggul maka pendapatan kelurarga naik, seperti Korea Selatan dan Jepang, kalau kualitas SDM tidak unggul maka akan berat sekali, bonus demografi itu celah dan hanya terjadi sebentar saja. 

Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (2019) menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia adalah 27,67%, di Jatim sendiri prevalensi stunting sebesar 26,9%, angka ini masih di atas angka standar yang ditoleransi WHO, yaitu di bawah 20 persen. 

Adapun Kerugian stunting pada anak, yaitu pendek, kemampuan intelektual agak terganggu, dihari tua mudah terkena penyakit kardovaskuler disease, metabolic disorder, keropos tulang. 

Hasto mengatakan Stunting di Probolinggo cenderung tinggi karena banyak remaja menikah muda. 

"Kalau tidak menikah usia muda, Pendidikan bagus, pekerjaan bagus, sehingga di hari tua sudah secure dalam hal ekonomi maka kita akan mendapatkan bonus demografi. Karena bonus demografi menjadi berkah atau musibah itu ditentukan oleh SDM remaja kita yang produktif," papar dr Hasto 

Menurutnya, setiap calon pengantin sangat penting untuk memperhatikan prekonsepsi, jangan hanya sibuk prewedding, terutama perempuan yang rentan terkena anemia, kalau perempuan anemia ini hamil, resikonya bisa melahirkan anak stunting. 

Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera-Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN, Nopian Andusti, mengatakan setiap calon pengantin atau calon PUS harus memperoleh pemeriksaan kesehatan dan pendampingan selama 3 bulan pranikah serta mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. 

"Harapannya faktor risiko yang dapat melahirkan bayi stunting pada calon pengantin atau calon PUS dapat teridentifikasi dan dihilangkan sebelum menikah dan hamil," lanjutnya. (OL-7)