Sri Mulyani: Pemerintah Pantau Perkembangan Omicron

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus memerhatikan dinamika yang timbul akibat covid-19 varian Omicron.

Dia mengatakan bahwa kebijakan dan respons yang diambil oleh pembuat kebijakan akan berbasis dengan data dan perkembangan yang terjadi.

Hal itu dilakukan agar respons kebijakan yang diambil pemerintah dapat berjalan efektif dan mampu mengendalikan penyebaran varian tersebut. Bila itu terjadi, maka dampak pada kesehatan maupun perekonomian tidak akan terlalu dalam.

“Kita ikuti terus. Di dalam pemerintah, kabinet setiap minggu kita akan melihat semua hasil penelitian semua negara. Kita akan lihat dulu perkembangannya, jika bisa contain dalam pencegahan dan kontrol, dampak ke ekonomi akan menjadi minimal, dan ini kesejahteraan masyarakat menjadi penting,” ujarnya saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, Jumat (17/21).

Pemerintah, sebut Sri Mulyani, tak berhenti memonitor dan melihat dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pandemi di negara-negara lain. Hal itu, menurutnya, dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia dan menelurkan langkah mitigasinya.

Penanganan pandemi juga disebut tetap menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Kendati dalam beberapa waktu terakhir pengendalian virus tergolong efektif, namun pengambil kebijakan tak ingin jumawa.

Terlebih kasus Omicron pertama telah ditemukan di Indonesia dan telah disampaikan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan.

“Yang selama ini sudah dilakukan seperti PPKM dan melakukan langkah-langkah memperbaiki deteksi dini seperti Omicron itu dilakukan. 3T Bapak Presiden tekankan sekali,” jelas Sri Mulyani.

“Vaksinasi dilakukan, anggaran tetap sama kami dorong semua daerah, selama ini ada kapasitas lakukan itu jadi koordinasi dari Kemenkes, dinas, TNI, Polri, Pemda makin ditingkatkan dengan munculnya omicron,” tambahnya.

Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, tak mengharapkan eskalasi kasus omicron melejit di Indonesia seperti yang terjadi pada Juni-Juli 2021 saat varian Delta masuk. Namun bila pun omicron gagal ditangkal, pemerintah setidaknya telah memiliki mekanisme yang dinilai tepat untuk mengatasinya.

“Kita berharap tidak terjadi seperti delta, kalau terjadi seperti delta, kita sudah punya mekanisme seperti waktu Juni-Juli bagiamana meresponnya,” kata dia.

Kemenkeu komitmen tangani pandemi Covid-19

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menuturkan, komitmen untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi di 2022 telah dipastikan. Dia bilang, APBN yang disusun pemerintah juga telah memiliki sifat fleksibel.

Itu artinya, kala terjadi eskalasi kasus covid-19 di Indonesia, APBN diizinkan untuk bersifat lentur dan mengarahkan prioritas utama kepada penanganan pandemi.

“Pemerintah berkomitmen untuk dukung penanganan covid dan PEN dan karena anggaran covid bersifat fleksibel,” jelasnya.

“Kita akan evaluasi waktu ke waktu dengan pemulihan tren yang sekarang. Mudah-mudahan melandai terus. Kami tidak berharap ini meningkat. Kemudian kalau pun ini meningkat, APBN itu fleksibel enough untuk disesuaikan,” pungkas Yon. (Mir/OL-09)