Presiden Jokowi Pamerkan Keberhasilan Pengelolaan Hutan kepada Dunia 

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus menjadi bagian utama dari aksi penanganan perubahan iklim global. 

Ia pun mengutarakan tiga perspektif yang berhasil diterapkan di Indonesia dan bisa diaplikasikan di negara-negara lain. 

Pertama, dunia tidak boleh membeda-bedakan jenis hutan. Perhatian penuh harus diberikan kepada seluruh jenis ekosistem rimba. 

"Tidak hanya hutan tropis, tapi juga hutan iklim sedang dan boreal," ujar Jokowi saat menjadi pembicara pada World Leaders Summit on Forest and Land Use yang digelar di Scotish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Selasa (2/11). 

Ketika terjadi kebakaran hutan, contohnya, dampak buruk akan menyerang apapun jenis ekosistem yang ada. Kebakaran dahsyat di benua Amerika, Eropa, dan Australia bisa menjadi pelajaran berharga dan sudah semestinya itu menjadi kekhawatiran bersama. 

Lebih jauh, Jokowi menjelaskan, terkait pengelolaan hutan, Indonesia juga telah mengubah paradigma dari manajemen produk hutan menjadi manajemen lanskap hutan. Hal tersebut menjadikan pengelolaan area hutan menjadi lebih menyeluruh. 

Selain itu, pemerintah juga melakukan restorasi ekosistem mangrove yang berperan dalam menyerap dan menyimpan karbon. 

Baca juga : Dunia Akui Pengendalian Iklim di Indonesia Alami Kemajuan Signifikan

"Ke depan, kami juga akan mendirikan Pusat Mangrove Dunia di Indonesia," lanjut mantan wali kota Solo itu. 

Kedua, Jokowi menilai bahwa mekanisme insentif harus diberikan bagi negara yang mampu mengelola hutan secara berkelanjutan. Sertifikasi dan standar produksi harus disertai market incentives sehingga berfungsi mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, bukan menjadi hambatan perdagangan. 

Presiden juga menegaskan bahwa sertifikasi, metodologi, dan standar tersebut harus didasarkan pada parameter yang diakui secara multilateral, tidak dipaksakan secara unilateral dan berubah-ubah. Sertifikasi juga harus berkeadilan sehingga berdampak pada kesejahteraan, khususnya petani kecil. 

"Sertifikasi juga harus mempertimbangkan semua aspek SDGs sehingga pengelolaan hutan sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat," tegasnya. 

Ketiga, presiden memandang perlunya mobilisasi dukungan pendanaan dan teknologi oleh negara maju kepada negara berkembang. Menurutnya, komitmen harus dilakukan melalui aksi nyata, bukan retorika semata. 

Namun, ia mengingatkan, dengan memberi bantuan, bukan berarti negara maju dapat mendikte, apalagi melanggar hak kedaulatan negara lain atas wilayahnya. Dukungan harus country-driven, didasarkan pada kebutuhan riil negara berkembang pemilik hutan. 

"Bagi Indonesia, dengan atau tanpa dukungan, kami akan terus melangkah maju. Kami kembangkan sumber-sumber pendanaan inovatif, di antaranya pendirian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, penerbitan green bond dan green sukuk, serta mengembangkan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon sebagai insentif bagi pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi," tandasnya. (OL-7)