Konvensi Minamata, Komitmen Indonesia Kurangi Penggunaan Merkuri

INDONESIA akan menjadi tuan rumah COP-4 Konvensi Minamata. Pertemuan yang akan digelar secara daring pada 1-5 November 2021 dan secara fisik pada 21-25 Maret 2022 di Bali itu akan menjadi gelaran pertama yang dilaksanakan di luar Sekretariat Konvensi Minamata di Jenewa, Swiss.

Dirjen PSLB3 KLHK sekaligus President COP-4 Rosa Vivien Ratnawati mengungkapkan bahwa dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah merupakan suatu kehormatan. Hal itu menjadi mementum memperkuat komitmen Indonesia dalam mengurangi dan menghapus merkuri.

"Memang di sini ditekankan bahwa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat. Konvensi ini tujuannya melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi dan lepasan merkuri," ungkapnya dalam Media Briefing Persiapan COP-4 Konvensi Minamata, Selasa (26/10).

Baca juga: BRIN: Pengembangan Talenta Muda Perlu Kolaborasi Banyak Pihak

Dijelaskannya, dalam COP 4.1 yang berlangsung secara virtual hanya hal-hal bersifat administratif saja yang akan dibahas. Artinya tidak akan ada kesepakatan yang terjadi lantara pertemuan virtual sulit untuk melakukan lobi-lobi diantara peserta.

Isu yang akan dibahas adalah anggaran Konvensi Minamata 2022/2023. Hal itu penting dan terkait dengan keterbukaan tata kelola.

"Juga mekanisme pendanaan. Banyak negara-negara yang masih membutuhkan pendanaan dalam upaya penanganan merkuri," tambahnya.

Selain itu, juga dibahas evaluasi implementasi kesepakatan COP sebelumnya. Menurut Vivien, hal itu yang paling susah dibahas lantaran setiap negara mempunyai kendala masing-masing.

COP-4.1 juga akan membahas pelaksanaan COP-4.2 di Bali nanti. Meski pemerintah Indonesia sudah merencanakan pelaksanaan pada tanggal 21-25 Maret 2022, jadwal tersebut masih harus dibahas bersama dengan negara pihak.

Sementara itu, terkait COP-4.2 di Bali nanti, pemerintah tengah menyiapkan berbagai hal yang dibahas juga terkait keputusan-keputusan yang diharpkan bisa tercapai. Salah satu poin penting, Indonesia akan menyampaikan Deklarasi Bali terkait pemberantasan perdagangan ilegal merkuri.

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kemenlu sekaligus Delegasi RI untuk COP-4 Konvensi Minamata, Muhsin Syihab mengungkapkan bahwa deklarasi merupakan bentuk keseriusan Indonesia terkait isu merkuri. Lantaran sampai saat ini masih banyak terjadi perdagangan ilegal murkuri yang menghambat berbagai upaya penanganan merkuri baik domestik, regional maupun global.

"Kita ingin ini nanti akan terwujud sebuah international governance dalam mengatur perdangan merkuri," ungkapnya.

Dia berharap dukungan dari semua pihak agar COP-4.2 bisa terlaksana dengan baik. Apalagi di tengah pandemi, Indonesia harus bisa memberi contoh kepemimpinan yang baik.

Selain itu, lokasi pertemuan di Bali diharapkan bisa membantu memulihkan ekonomi Bali. Sekaligus COP-4.2 menjadi pertemuan internasional terbesar di Indonesia setelah pandemi. (H-3)