Pemerintah Antisipasi Penyebaran Kasus Covid-19 Usai PON XX Papua

PEMERINTAH menerapkan mekanisme penanganan kasus COVID-19 seusai even PON XX secara komprehensif yang meliputi keberangkatan dari Papua hingga kedatangan di daerah tujuan masing-masing. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerangkan, PON XX merupakan contoh pengelolaan perhelatan besar di masa pandemi.

"Pemerintah tidak hanya mempersiapkan pra dan proses pelaksanaannya, namun juga mempersiapkan mekanisme penanganan kasus COVID-19 pasca PON XX," ujar Johnny, Kamis (14/10).

Terkait 83 orang terkonfirmasi positif covid-19 per 11 Oktober 2021, menurut Johnny hal ini merupakan bukti upaya skrining berjalan dengan baik. Terhadap mereka yang positif juga dilakukan karantina terpusat dan pelacakan penyebaran.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, kasus covid-19 usai PON XX tertangani dengan baik," katanya.

Johnny memaparkan pemerintah memastikan hal itu dengan menerapkan mekanisme kepulangan peserta PON dengan aman. Mekanisme ini meliputi monitoring kasua covid-19 oleh Kemenkes dan Kemenhub hingga H+5. Peserta PON juga akan melalui tes RT-PCR sebelum keberangkatan dari Papua dan saat tiba di daerah tujuan.

Adapun, peserta PON yang positif akan melalui proses karantina terpusat selama 5 hari dan kembali menjalani tes RT-PCR pada hari ke-4 karantina. "Biaya tes dan karantina ditanggung Pemda dan Satgas COVID-19 daerah," ujarnya.

Ia menambahkan, untuk pelaksanaan mekanisme itu, pemerintah segera memperbaiki SE Kasatgas COVID-19 No. 17/2021. Mekanisme ini berlaku mulai 12 Oktober 2021. Seluruh hasil evaluasi penyelenggaraan PON XX akan menjadi catatan penting untuk perbaikan di perhelatan besar selanjutnya. Johnny mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap para atlet yang terkonfirmasi positif, risiko penularan tertinggi terdapat di
penginapan dan tempat akomodasi makan dan minum. Risiko Penukaran tinggi juga terjadi saat kontak fisik dalam pertandingan, dan kontak erat di area pertandingan.

Atas pembelajaran dari PON XX, lanjutnya, pemerintah menetapkan beberapa hal untuk menjadi protokol kesehatan pada perhelatan besar selanjutnya. Pertama, Satgas COVID-19 masing-masing acara perlu diberikan wewenang yang cukup untuk menerapkan protokol kesehatan.  Kedua, asrama yang digunakan harus mengakomodasi jaga jarak aman antar peserta.

"Sementara itu, yang ketiga dan keempat adalah rutin random tes PCR untuk atlet di masa pertandingan dan ruang isolasi harus siap," pungkasnya. (OL-8)