Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
EVALUASI sejumlah uji coba kegiatan publik harus dilakukan secara berkala untuk penyempurnaan penerapan norma baru dalam aktivitas publik di masa pandemi.
"Dalam berbagai uji coba kegiatan publik langkah evaluasi harus dilakukan untuk terus menyempurnakan norma atau aturan dalam berkegiatan di masa pandemi," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/10). Saat tren penurunan jumlah kasus positif covid-19 terjadi di Tanah Air, uji coba sejumlah kegiatan di ruang publik dilakukan di berbagai daerah.
Kegiatan tersebut antara lain pembukaan mal atau pusat perbelanjaan, pembelajaran tatap muka, kegiatan olahraga seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), serta sejumlah kegiatan di berbagai sektor dengan penerapan berbagai persyaratan. Menurut Lestari, ajang PON di Papua misalnya tidak hanya ditujukan untuk ajang unjuk prestasi para olahragawan, tetapi juga bisa dimanfaatkan menjadi ajang uji coba penyelenggaraan kegiatan olahraga berskala besar di masa pandemi.
Evaluasi terhadap pola penyelenggaraan PON misalnya harus dilakukan, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, agar bisa mendapat sejumlah masukan dalam upaya membentuk norma baru dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga yang melibatkan banyak orang. Berbagai masukan dalam bentuk kelebihan atau kekurangan sistem yang diterapkan dan mekanisme bila terjadi penularan, ujar Rerie, dapat dijadikan dasar perbaikan pada penyelenggaraan kegiatan lain di masa datang.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap sejumlah kegiatan masyarakat di ruang publik lain juga dievaluasi secara periodik agar dari hari ke hari terjadi penyempurnaan dalam pelaksanaan. Demikian juga, jelas Rerie, dengan upaya memaksimalkan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi dalam berbagai kegiatan masyarakat di ruang publik.
Baca juga: 464 Ribu Masker Telah Dibagikan Saat Penyelanggaraan PON XX Di Kota Jayapura
Sejumlah penyempurnaan dalam berbagai teknis penyelenggaraan kegiatan dan pengawasan di ruang publik, menurut Rerie, akan sangat membantu proses pengendalian penyebaran virus korona menjadi lebih baik. Di sisi lain, tegasnya, banyaknya pengaturan yang harus diterapkan menuntut kedisiplinan masyarakat dalam menjalaninya dan konsistensi para pemangku kepentingan dalam pengawasan pelaksanaan. Rerie yakin kombinasi antara sistem yang baik, kepatuhan masyarakat menjalani sejumlah aturan dan konsistensi pengawasan dari para pemangku kepentingan mampu menciptakan mekanisme pengendalian covid-19 yang baik. (OL-14)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana sebagai wujud nilai Empat Pilar Kebangsaan dan solidaritas sosial masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan peran strategis Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam meningkatkan kualitas SDM.
Lestari Moerdijat: Nilai-Nilai Perjuangan RA Kartini Tetap Relevan hingga Saat Ini.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dorong distribusi guru kompeten dan insentif tepat di wilayah 3T untuk wujudkan pemerataan pendidikan nasional di tahun 2026.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak pemerintah antisipasi kenaikan jumlah penyandang disabilitas melalui layanan publik dan puskesmas ramah disabilitas.
Upaya membangun sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing tak akan pernah tuntas selama akses pendidikan anak usia dini (PAUD) masih timpang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved