Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Firman M Nur menyambut positif informasi terkait izin pelaksanaan ibadah umrah. Informasi tersebut menjadi hal yang ditunggu-tunggu para penyelenggara setelah sempat ditunda lama.
"Berita ini sangat mengembirakan bagi semua penyelesaian Umrah dan ratusan ribu jamaah Umrah yg telah tertunda keberangkatan nya semenjak 27 February 2020," ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (11/10).
Firman mengatakan informasi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan mematangkan segala persiapan. Secara khusus, dia menyoroti persoalan QR code yang dimiliki Indonesia dan belum terbaca oleh sistem di otoritas kerajaan
Baca juga: Dapat Lampu Hijau, Menag Siap Bertolak ke Saudi
"Perlu segera menyelesaikan beberapa hal teknis yang disampaikan oleh ibu Menlu agar kendala teknis pada saat Umrah dibuka dapat dihindari. Seperti, terbacanya barcode vaksin kita di Arab Saudi saat ketibaan jamaah di sana. Tersedianya vaksin booster jika dibutuhkan," jelasnya.
Untuk mematangkan semua persiapan, Amphuri minta diajak oleh pemerintah dalam pembahasan akhir dengan pihak KSA. Sehingga dapat memberikan masukan positif untuk kepastian pelayanan dan perlindungan kepada jamaah.
"Amphuri menyatakan siap memberangkatkan jamaah dan mengukuti semua prosedur dan ketemtuan dalam memberangkatkan jamaah ke tanah suci," tandasnya. (OL-1)
PLATFORM perdagangan aset kripto OSL Indonesia resmi meluncurkan kampanye spesial menyambut bulan suci Ramadan bertajuk 'THR Tiap Hari, Umrah Gratis Menanti'.
Selly pun menekankan agar pemerintah memberikan perhatian serius kepada jemaah umrah mandiri yang berpotensi tidak terdata secara menyeluruh oleh pemerintah.
Kemenhaj dan PPIU sepakati 10 langkah mitigasi dampak perang Timur Tengah bagi jemaah umrah, termasuk kebijakan refund tiket dan penundaan keberangkatan.
SITUASI keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian memanas mulai, berdampak pada sektor perjalanan ibadah umrah.
Ia menilai perlu ada mekanisme perlindungan hukum dan finansial bagi PPIU agar tidak menanggung kerugian sepihak dalam situasi force majeure.
KEPALA Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta, Syamsi Mufti, mengimbau, jemaah umrah untuk berhati-hati dan tetap menjaga kondusivitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved