Dinilai tidak Berpihak Pada Keselamatan Anak, KSAI Minta PTM Terbatas Ditunda

PEMBELAJARAN tatap muka (PTM) terbatas di masa pandemi covid-19 dinilai sebagai kebijakan yang tidak berpihak pada keselamatan anak. Pasalnya risiko penularan virus pada anak disebut masih tinggi, mengingat anak sulit untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga pelaksanaan vaksinasi yang masih jauh dari target.

Lantas, Koalisi Selamatkan Anak Indonesia (KSAI) mengirimkan surat kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. KSAI menuntut pemerintah menunda PTM terbatas hingga semua anak mendapatkan vaksinasi covid-19.

"Pertama tuntutannya adalah menunda pelaksanaan PTM hingga pemerintah memastikan semua populasi sekolah sesuai dengan kelompok umurnya mendapatkan vaksinasi," ujar perwakilan KSAI, Charlie Albajili dalam diskusi PTM Pertaruhkan Keselamatan Anak secara virtual, Minggu (3/10).

Menurutnya, secara khusus PTM terbatas untuk anak dibawah usia 12 tahun harus ditunda. Sebab, hingga saat ini belum ada vaksinasi untuk kelompok usia tersebut. Apalagi, karakter anak-anak yang sulit diatur akan sulit untuk memastikan prokes bisa diapatuhi.

Selain itu, program vaksinasi harus dipercepat agar segera tuntas dan bisa membentuk herd immunity. Vaksinasi perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat sasaran, terutama mereka yang masuk dalam kelompok rentan.

"Khususnya pada tenaga pengajar memperkuat random keluar monitoring kontak lacak rutin dan tes acak secara konsisten kepada warga sekolah untuk mengukur tingkat penularan pada skala sekolah," tambahnya.

Baca juga : PPKM Level Lanjut Dua Pekan ke Depan

Lebih lanjut, pihaknya meminta agar tingkat positivity rate yang berbasis tes PCR di kabupaten atau kota berada di angka kurang dari 5%. Pemerintah juga perlu menetapkan jumlah sarana prasarana protokol kesehatan di sekolah dengan rasio yang proporsional sesuai dengan jumlah populasi yang terlibat dalam PTM terbatas.

Charlie mengakui bahwa pihak tidak keberatan dengan kebijakan PTM terbatas. Pihaknya malah mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi pada sektor pendidika.

Akan tetapi, dia berharap kebijakan tersebut tetap harus dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan. Bagaimana pun juga kesehatan tetap menjadi prioritas. Sehingga, pemerintah harus betul-betul bertanggung jawab dalam memastikan anak-anak Indonesia terlidungi

"Kita tidak keberatan dengan PTM sepanjang pemerintah tidak lepas tangan atau mengabaikan tanggungjawabnya menjamin pemenuhan kualitas kesehatan tertinggi bagi anak dan warga sekolah," ucapnya.

Adapun, KSAI ini terdiri dari organisasi kemasyarakatan, meliputi LaporCovid-19, LBH Jakarta, Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Center for Education Regulations and Development Analysis, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Rakyat, dan Surabaya Children Crisis Center.(OL-2)