Optimalkan Pariwisata Labuan Bajo, Pemerintah Gandeng Pemuka Agama

PEMERINTAH Pusat dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Keuskupan Ruteng terkiat pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Senin (6/9).

Penandatanganan tersebut ditujukan untuk membangun pariwisata di Labuan Bajo yang optimal, holistik, bertumpu pada kearifan lokal, berkelanjutan, dan bermartabat. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyaksikan, menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut penting dilakukan guna mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas.

“Prioritas ini artinya utama, penting disegerakan. Saat ini Labuan Bajo sedang bersiap menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 dan ASEAN Summit 2023,” sebut Luhut dalam keterangannya, Senin (6/9)

Guna mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, Luhut berharap agar pihak gereja mampu menyampaikan pesan-pesan disiplin kepada masyarakat NTT, khususnya dalam hal kebersihan, penanganan Covid, dan pariwisata di Labuan Bajo

Baca juga : Jokowi Soroti Keramaian Tempat Wisata, Sandiaga Ingatkan warga Tidak Euforia

Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa kunci utama dalam pengembangan Labuan Bajo adalah lewat sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten. Untuk itulah, diperlukan peran gereja melalui Keuskupan Ruteng. 

“Kita harus banyak melakukan perbaikan, terutama di bidang SDM, dan peran gereja sangat penting dalam mendisiplinkan masyarakat agar lebih bisa berkarya,” lanjut Menko Marves 

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang turut hadir dalam agenda tersebut juga mengatakan, penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati manggarai barat, Uskup Gereja Ruteng ini merupakan bentuk sinergi kolaborasi dan kajian holistik. 

“Diharap penandatanganan ini dapat menjadi tindak lanjut untuk menguatkan strategi pengembangan DPSP Labuan Bajo, sesuai dengan konsep 3G, yaitu gerak cepat (gercep), gerak bersama (geber), dan garap semua potensi (gaspol) untuk kebangkitan kita,” tuturnya.

Uskup Siprianus Hormat dari Keuskupan Ruteng juga bilang, dasar utama penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut adalah simpul yang mempersatukan pemerintah dan gereja, untuk mewujudkan kesejahteraan umum, kebahagiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. 

“Pengembangan Labuan Bajo harus berpusat pada manusia, yang meliputi rohani dan jasmani, etis, dan meneguhkan martabat manusia,” tutupnya. (OL-7)