Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MUHAMMADIYAH memperkenalkan MENTARI Covid-19 Vaccine, yang merupakan program dengan dukungan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) untuk mencegah jutaan kematian melalui vaksinasi selama periode program 2021-2022. Program vaksinasi tersebut diperkenalkan pada Agustus lalu dan bertujuan untuk mendukung program percepatan vaksinasi covid-19 nasional melalui akses yang lebih merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
Program ini akan melibatkan calon mitra vaksinator Muhammadiyah di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) melalui pengurus wilayah Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), perguruan tinggi Muhammadiyah, dan sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Acara ini mengangkat tema utama Vaksinasi Massal Lintas Agama dan membahas teknis pelaksanaan vaksinasi serta mendorong MCCC wilayah di Indonesia untuk menjadi penyelenggara vaksinasi massal.
Acara sosialisasi berlangsung selama 2,5 jam dan diikuti oleh total 83 peserta yang mewakili instansi masing-masing. Project Manager MENTARI Covid-19 Vaccine dr. Ekorini Listiowati menjelaskan Vaksinasi Massal Lintas Agama membuka kesempatan kolaborasi bagi setiap umat dan organisasi agama yang ada di Indonesia untuk untuk bersinergi mempercepat cakupan vaksinasi di Indonesia. Selain itu, program ini juga akan memberikan edukasi tentang vaksin sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya vaksin covid-19.
Baca juga: Presiden Tinjau Vaksinasi dan Resmikan Bendungan di Lampung
Dia mengatakan masalah yang paling menantang adalah menjangkau orang-orang di daerah dengan vaksinasi yang masih rendah. Melalui MENTARI Covid-19 Vaccine, Muhammadiyah menargetkan pemberian vaksin dilakukan di 30 kota/kabupaten di Indonesia. Sumatra Utara, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua dipilih sebagai provinsi prioritas melalui penelitian dan berbagai pertimbangan.
Muhammadiyah dan USAID bersama para stakeholders seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), WHO, dan UNICEF berkomitmen untuk mencapai tujuan utama dari MENTARI Covid-19 Vaccine ini. Muhammadiyah berharap lebih banyak dukungan dari para stakeholders untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi sehingga pandemi ini dapat segera berakhir.(RO/OL-5)
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan pengobatan HIV/AIDS di delapan negara akan segera habis akibat pemotongan dana dari program USAID.
USAid dilaporkan telah menghancurkan dokumen rahasia dalam jumlah besar di kantor pusat mereka di Washington DC.
Kemenkes: pencegahan dan pengendalian penyakit tropis memerlukan sinergi global.
Kemitraan dengan sektor swasta bisa jadi alternatif, yakni perusahaan berkontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mendukung inisiatif kemanusiaan dan pembangunan.
PENUTUPAN lembaga pendonor bantuan Amerika Serikat, United States Agency for International Development (USAID), diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar tidak bergantung pada bantuan asing.
Dalam wawancara terbaru dengan Fox News, Donald Trump mengkritik USAID, menuduh badan tersebut menyalahgunakan dana tanpa bukti konkret.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved