Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MELAKUKAN refleksi untuk memaknai arti Kemerdekaan Indonesia adalah sesuatu hal yang wajar karena memang sesungguhnya dibutuhkan sebagai introspeksi diri dalam proses pendewasaan. Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam diskusi publik 'Refleksi 76 Tahun Kemerdekaan RI: Sudahkah Kita Merdeka?' yang berlangsung Jumat (20/8).
Diskusi yang diselenggarakan secara daring oleh Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini juga dihadiri pembicara Prof Dr Siti Zuhro dari LIPI, Prof Aidul Fitriciada dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Rektor Univeritas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma'mun Murod.
"Kemerdekaan dengan perspektif kemandirian mengatakan bahwa kemajuan pada berbagai sektor telah mendorong kemampuan meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan domestik, namun tidak menafikan masih ada beberapa sektor penting dimana tingkat ketergantungan kita masih cukup tinggi," kata Bambang.
Bambang menyoroti berbagai masalah yang menjadi tantangan untuk diatasi bangsa Indonesia. Berdasar data Badan Pusat Statistik, pada periode Januari-Juni 2021 Indonesia melakukan impor pangan senilai Rp88,21 triliun. Sementara Menteri Riset dan Teknologi pada Mei 2020 menyatakan bahwa angka ketergantungan terhadap produk impor bidang kesehatan mencapai 90%.
"Sektor pangan dan kesehatan adalah sektor yang sangat vital. Bukan hanya karena menjadi kebutuhan primer yang wajib dipenuhi tetapi juga karena sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor lainnya apalagi saat ini kita sedang dihadapkan pada masa masa pandemi Covid-19," tambah Bambang.
Masalah kemiskinan juga dinilainya masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2021 menurut data BPS sebesar 27,54 juta orang atau meningkat 1,12 juta dari Maret 2020. "Dengan pandemi Covid-19 yang masih membayangi tentunya angka ini masih mungkin berpotensi naik," ungkap Bambang.
Sedangkan Rektor UMJ Dr. Ma'mun Murod mengangkat makna kemerdekaan dari sisi Islam. Menurutnya, pemimpin harus tegas kembali ke Pancasila, kembali ke nilai-nilai Ketuhanan.
"Kita itu sebenarnya bukan negara agama tetapi negara agamis. Itu tegas dimunculkan di dalam sila yang pertama Pancasila. Kemudian selain ketaatan kepada pemimpin juga ada ketaatan kepada Allah," katanya.
"Merdeka itu harus ada didalamnya persamaan egaliter, ada persamaan di dalamnya antara kaya-miskin. Tidak boleh ada diskriminasi," jelas tambah Rektor UMJ. (RO/OL-15)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kekuatan bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi upaya penguatan sektor kebudayaan nasional.
KETUA MPR RI Ahmad Muzani bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau kios pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember, Jawa Timur (1/11).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai tragedi runtuhnya musala di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang.
KETUA MPR RI menilai pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Prabowo Subianto saat upacara peringatan HUT ke-80 RI sebagai bagian dari tradisi yang baru dan patut diapresiasi.
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
Seluruh inisiatif lembaga sepanjang satu tahun terakhir telah diselaraskan dengan 17 Program Prioritas Nasional.
Sebanyak 3.500 penonton tumplek di empat titik penyelenggaraan Soundrenaline “Sana Sini di Makassar”
Orangtua perlu memiliki informasi yang cukup dan memadai ketika ingin membagikan edukasi pada anak untuk menyikapi atau merespons kondisi-kondisi sosial politik yang sedang terjadi.
Dompet Dhuafa akan menggelar Sarasehan Tokoh Bangsa bertema “Merajut Kebersamaan, Mewujudkan Merdeka dari Kemiskinan”.
MK menolak lima gugatan yang diajukan sejumlah pemohon berkaitan dengan pengujian formil dan materiil UU TNI
selama ini lebih dari 50% lembaga di Indonesia sudah memberikan layanan menggunakan UU TPKS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved