Instruksi Percepatan Vaksinasi Jokowi Harus Diikuti Pemerataan Distribusi

PRESIDEN Joko Widodo meminta para kepala daerah khususnya bupati/wali kota untuk mempercepat vaksinasi. Instruksi ini jelas menunjukan bahwa kepala daerah masih banyak yang lalai dalam mempercepat herd immunity.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan instruksi tersebut berlaku bagi seluruh kepala daerah termasuk Sumatera Utara. Namun pemerintah pusat mesti mendistribusikan vaksin sesuai permintaan daerah dan dilakukan secara transparan.

"Sangat setuju, kita apresiasi perhatian penuh dan tulus dari Pak Jokowi untuk menyelamatkan kita anak bangsa ini," terangnya kepada Media Indonesia, Sabtu (21/8).

Menurut dia, pemerintah pusat mesti lebih sigap berkoordinasi komunikasi dengan daerah dalam distribusi vaksin covid-19. Tidak boleh ada permintaan daerah yang diabaikan dengan alasan stok vaksin kosong. 

"Yang belum jelas dan bisa jadi masalah kemana para kepala daerah meminta vaksin tersebut. Apakah bisa langsung ke pusat atau tetap melalui provinsi. Ini adalah kendala yang dialami para Kepala Daerah selama adanya vaksinasi ini," paparnya. 

Ia menilai, distribusi vaksin ke setiap daerah tidak merata atau bahkan jomplang. Pemerintah pusat harus menjelaskan secara rinci persyaratan mendapat vaksin. 

"Supaya para kepala daerah bisa sosialisasi ke masyarakat untuk persiapan dan tidak terjadi kerumunan. Fakta yang terjadi dua bulan terakhir ini masyarakat berbondong-bondong datang ke puskesmas atau tempat yang ditentukan tapi tidak seluruhnya divaksin dengan alasan stok terbatas, artinya masyarakat sudah tau dan punya jadwal kapan gilirannya untuk mendapat vaksin,” ujarnya. 

Baca juga : Penuhi Kebutuhan Nasional, Ketua DPD RI Dorong Produksi Massal Vaksin Merah Putih

Tentang kontribusi dan distribusi vaksin ini juga harus diatur transparansi ke masyarakat. Jumlah vaksin yang disalurkan mesti dapat diketahui khalayak. 

Kemudian semua yang akan menerima vaksin terdata dan terjadwal supaya tidak terjadi kerumunan dan vaksinasi bisa berjalan lancar. Demikian juga untuk tenaga kesehatan harus siap dan berimbang jumlahnya.

"Dipertimbangkan juga kemampuan mereka seorang vaksinator bisa melakukan vaksinasi untuk berapa masyarakat. Ini sangat perlu dalam rangka efektifitas target vaksinasi menuju herd Immunity," tutupnya. 

Pada Agustus ini dan September nanti, pemerintah kedatangan vaksin dalam jumlah besar sekitar 142 juta dosis. Stok vaksin yang ada harus segera diberikan ke masyarakat.Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Timur. 

"Berkaitan dengan vaksinasi dipercepat. Saya minta bupati/wali kota kalau vaksin datang langsung habiskan secepat-cepatnya. (Kalau habis) minta lagi. Timing di Agustus ini pas karena datang vaksin banyak sekali," ucap Presiden di Pendopo Ronggo Djoemeno, Kabupaten Madiun.

Presiden menyampaikan percepatan vaksinasi untuk dua bulan ini penting lantaran pemerintah akan menerima vaksin dalam jumlah besar dibandingkan sebelumnya. Sepanjang Agustus ini, Indonesia akan kedatangan sedikitnya 72 juta dosis dan pada September 70 juta dosis. Jumlah itu jauh lebih besar dari rata-rata yang diterima selama tujuh bulan terakhir.

"Biasanya sebulan hanya 8 juta (dosis vaksin), 10 juta (dosis vaksin), selama tujuh bulan kita hanya dapat 68 juta (dosis vaksin). Berarti per bulan kira-kira hanya 10 juta (dosis vaksin). Ini 72 (juta dosis vaksin), 70 juta (dosis vaksin), sehingga cepat habiskan," ujarnya.

Pemerintah menargetkan akan mendatangkan total 370 juta dosis vaksin covid-19 hingga akhir tahun ini. Pemerintah juga tengah berupaya agar adanya tambahan sehingga pasokan vaksin bisa mencapai 430 juta dosis. 

Jumlah itu akan digunakan untuk program vaksinasi kepada lebih dari 200 juta masyarakat untuk dua dosis.Seperti diberitakan, dalam dua hari terakhir Indonesia kembali kedatangan vaksin covid-19 di Tanah Air. Ada vaksin Astrazeneca bantuan dari Belanda, vaksin Sinovac, dan juga untuk pertama kalinya Indonesia menerima vaksin Pfizer sekitar 1,5 juta dosis. (OL-7)