Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PERBAIKAN data secara menyeluruh harus dilakukan agar bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam proses pengendalian covid-19 di Tanah Air.
"Saya menyambut baik upaya perbaikan data kematian akibat covid-19 yang dilakukan pemerintah. Ini perlu dilakukan agar sejumlah upaya pengendalian Covid-19 lebih tepat sasaran," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/8).
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/8), menjelaskan perihal tak dimasukkannya angka kematian dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ini karena, menurut Jodi, ditemukan banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat. Jadi, tambahnya, terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah.
Menurut Lestari, bila distorsi data kematian disebabkan terjadi keterlambatan pelaporan, patut diduga pelaporan indikator pengendalian covid-19 lain seperti data kasus positif, angka kesembuhan, dan kasus aktif bisa mengalami hal yang sama. Rerie, sapaan akrab Lestari, menyarankan untuk memperbaiki data secara menyeluruh agar mencerminkan kondisi lapangan sesungguhnya, sehingga upaya pengendalian covid-19 secara nasional dapat dilakukan lebih terukur dan terarah.
Selain itu, tambah Rerie, peningkatan pemahaman dan kompetensi para petugas pelaksana di lapangan dalam pengambilan dan pengolahan data juga harus dilakukan, agar kualitas data yang dihasilkan jauh lebih baik. Pasalnya, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, produk data tidak hanya dipengaruhi oleh konsistensi input data semata.
Secara teknis, ujar Rerie, keakuratan data sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain kelayakan jumlah sampel yang diambil, metode pengambilan sampelnya, konsistensi kriteria sampel yang diambil, serta kompetensi pelaksananya. Dengan jumlah sampel yang diambil lebih rendah daripada jumlah yang seharusnya saja, misalnya, juga berpotensi menghasilkan data yang kurang akurat.
Jadi bila jumlah sampel yang diambil kurang memadai ditambah lagi dengan metode pencatatan yang tidak konsisten, menurut Rerie, bisa jadi data yang dihasilkan sangat bias sehingga akan sangat menyulitkan upaya-upaya pengendalian covid-19 secara nasional. Karena itu, tegas Rerie, upaya perbaikan data dalam penanggulangan covid-19 harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga dasar pengambilan kebijakan di masa datang bisa lebih akurat menggambarkan kondisi lapangan sesungguhnya.
Baca juga: Studi Terbaru: Vaksin Covid-19 Efektif Mencegah Perawatan dan Kematian
Rerie sangat berharap upaya perbaikan data ini bisa segera dituntaskan sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan dapat diatasi dan tidak terus berulang. Dengan data yang akurat dan langkah yang tepat, penyebaran covid-19 bisa segera terkendali. (OL-14)
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
WAKIL Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong inovasi serta capaian prestasi mahasiswa vokasi di Tanah Air.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti lambannya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meski telah disahkan sejak 2022
Upaya perlindungan anak dari dampak negatif dunia maya harus menjadi perhatian semua pihak.
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan butuh kehati-hatian dalam menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan dampak gejolak ekonomi global.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved