Film dan Akar Radikalisme di Indonesia

AKAR radikalisme di Indonesia bisa diidentifikasi dari jejak memori (memory traces) individu atau kelompok di masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Bahruddin dalam sidang terbuka disertasi berjudul Jejak Memori Agen dalam Film Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Jumat (6/8).

Menurut Bahruddin, jejak memori agen (pelaku) radikalisme didasarkan pada keyakinan agama-politik (religio-political). Keyakinan ini ditandai dengan bayang-bayang kejayaan Islam masa silam, kebencian terhadap Yahudi (antisemitisme), obsesi terhadap kemurnian dan autensitas sunnah (tradisi) Islam, hingga penerapan hukum Islam (syariahisasi). Mereka meyakini bahwa Islam bukan hanya sebagai kendaraan ibadah kepada Tuhan tapi juga sebagai sistem yang mengatur tatanan sosial (negara). Sistem agama-politik ini diyakini mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat seperti kemiskinan, kesejahteraan, merosotnya moral masyarakat, serta isu-isu sosial, ekonomi, dan politik lain.

"Sayangnya, tindakan yang mereka lakukan kerap berbenturan dengan praktik-praktik sosial yang lama menstruktur di masyarakat sehingga berpotensi konflik dan kekerasan," ujar pria asal Sidoarjo ini dalam keterangan resmi, Senin (9/8).

Bahruddin menambahkan, selain agen yang menjadi otak radikalisme, tindakan radikal seperti bom bunuh diri sebagian dilakukan oleh mereka yang kehilangan orientasi hidupnya akibat tertindas secara ekonomi maupun sosial. Mereka ini dimanfaatkan oleh agen (pelaku) yang menjadi otak radikalisme. Dalam keadaan lemah secara psikologis, mereka mudah dipengaruhi dan dijadikan sebagai alat untuk meraih cita-cita menegakkan syariat Islam sesuai penafsirannya.

"Otak radikalisme inilah yang memiliki keyakinan agama-politik dan sudah tertanam dalam jejak memorinya," ungkap pria kelahiran 4 Januari 1977 ini. Penelitian yang dihasilkan dari kajian film-film Indonesia bertema Islam dan antiradikalisme ini sekaligus membantah teori Strukturasi Antony Giddens yang melihat bahwa tindakan sosial seseorang diarahkan oleh jejak memori yang berasal dari praktik-praktik sosial berulang di masyarakat.

Memang tidak bisa dibantah bahwa selain sebagai hasil kerja kreatif, film juga sebagai media propoganda. Hal ini karena dalam proses produksinya, film dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan sineas, lingkungan sosial, investor, lembaga donor, hingga negara. Campur tangan lembaga atau organisasi-organisasi tersebut bisa menentukan tokoh-tokoh film yang dianggap berpaham radikal. 

Namun, sebagai media, film merupakan bagian dari pilar demokrasi yang mengampanyekan nilai-nilai universal seperti kebebasan, kesetaraan, serta persamaan hak dan keadilan. "Film-film yang saya kaji ialah film-film yang mengusung nilai-nilai universal," ungkap penerima beasiswa LPDP ini. "Meski tak bisa dibantah bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi sineas dalam pembuatan film seperti lembaga atau perorangan, baik secara sosial maupun finansial," lanjutnya.

Keempat film yang diteliti oleh Bahruddin yaitu 3 Doa 3 Cinta (2008), Khalifah (2011), Mata Terutup (2011), dan Bid'ah Cinta (2017). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis wacana kritis. Untuk memaknai teks, Bahruddin menggunakan semiotika Saussure yang menggunakan alat bunyi dan gambar. Alat ini digabungkan dengan perangkat sinematografi Arthur Asa Berger. Teori substantifnya yakni strukturasi yang disentesiskan dengan konsep Islamisme.

Baca juga: Menag Ajak Umat Perkuat Spirit Hijrah di Tahun Baru Hijriah 

"Hasil penelitian ini memperlihatkan radikalisme tidak akan hilang di Indonesia jika tidak dicabut akarnya," tegas dosen Media dan Komunikasi Universitas Dinamika ini. "Akarnya yaitu keyakinan agama-politik yang sudah tertanam ke dalam jejak memori agen (pelaku). Tugas negara atau masyarakat adalah mencabut akar tersebut dalam jejak memori mereka," pungkas Bahruddin. Penelitiannya diganjar dengan nilai sangat memuaskan oleh sembilan penguji yang dipimpin oleh mantan juru bicara kepresidenan era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, Julian Aldrin Pasha. (OL-14)