Bareskrim Diminta Ambil Alih Kasus Bantuan Rp2 Triliun di Sumsel

KASUS pemberian bantuan palsu terkait dana penanganan covid-19 di Sumatra Selatan (Sumsel) menyita perhatian masyarakat Indonesia. Kasus itu dianggap tidak bisa hanya ditangani Polda Sumsel.

"Bareskrim Polri harus mengambil alih kasus sumbangan hibah dana Rp2 triliun keluarga Akidi Tio," kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulis, Selasa (3/8).

Dia juga meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memeriksa Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri. Sebab, Eko yang langsung menerima sumbangan secara simbolis dari anak bungsu Akidi Tio, Heryanty Tio.

"Namun, uang untuk penanganan covid-19 di Palembang dan Sumsel itu belum dapat dicairkan," ujarnya.

Baca juga: Kemenkes Instruksikan Pemda Mulai Vaksinasi untuk Ibu Hamil

Menurut Sugeng, hal itu membuat kegaduhan di Tanah Air dan mempermalukan institusi Polri. Dia meminta Polri menonaktifkan Kapolda Sumsel Irjen Eko selama proses penyelidikan kasus tersebut.

"Sebab, Kapolda Sumsel tidak profesional, tidak cermat, tidak jeli. Seharusnya, Kapolda melakukan tindakan kepastian hukum bahwa dana Akidi Tio itu memang ada sebelum melakukan jumpa pers," katanya.

Di samping itu, dia menilai Kapolda Sumsel tidak tepat menerima sumbangan tersebut. Sumbangan untuk covid-19 seharusnya diberikan kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

"Proses pemeriksaan anak Akidi Tio, Heryanty, oleh Polda Sumsel harus dilihat sebagai usaha Kapolda Sumsel membersihkan diri dari sikap tidak profesional menerima sumbangan tersebut," ujarnya.

Seremonial penyerahan simbolis dana hibah palsu itu dilakukan di Polda Sumsel. Dalam foto seremonial, tertulis sumbangan untuk penanggulangan covid-19 dan kesehatan di Palembang, Sumsel dari Almarhum Bapak Akidi Tio dan keluarga besar. Seremonial itu diliput berbagai media. (OL-1)