Kamis 29 Juli 2021, 20:11 WIB

Kemenag-Kedubes Saudi Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 H

Siswantini Suryandari | Humaniora
Kemenag-Kedubes Saudi Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 H

Dok Kemenag RI
Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi (kiri) saat bertemu Dubes Saudi untuk RI, Esham Altsaqafi, Kamis (29/7/2021)

 

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Khoirizi bersama jajarannya, bersilaturahim ke Kedubes Arab Saudi di Jakarta, Kamis (29/7), membahas masalah umrah di tengah pandemi..

Pertemuan terbatas ini dihadiri Sekretaris Ditjen PHU Ramadhan Harisman, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, serta Kasubdit Dokumen Haji Nasrullah Jasam. Kunjungan mereka diterima oleh Dubes Saudi untuk RI, Esham Altsaqafi.

Dalam pertemuan itu Khoirizi menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan haji 1442 H. Dari 60 ribu jemaah, ada sekitar 327 warga negara Indonesia di Saudi yang ikut berhaji.

Pertemuan kedua pihak ini membahas penyelenggaraan umrah 1443 H. Khoirizi meminta penjelasan dari Dubes terkait edaran Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengenai rencana pembukaan penyelenggaraan umrah pada 10 Agustus 2021.

"Kami meminta penjelasan kepada Duta Besar, mengenai teknis detail pelaksanaan umrah di masa pandemi," terang Khoirizi dalam keterangan tertulis di Jakarta.

"Banyak hal yang berkembang, dan kami meminta informasi resmi dan valid agar isu-isu terkait dengan umrah lebih jelas," sambungnya.

Kepada Dubes, Khoirizi juga menyampaikan harapan agar jemaah Indonesia mendapat kesempatan jika umrah mulai dibuka pada 1 Muharram 1443 H. "Jumlah antrian jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya cukup banyak dan sudah hampir dua tahun menunggu," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Khoirizi, Dubes Arab Saudi membenarkan adanya edaran dari Kementerian Haji dan Umrah terkait rencana dibukanya umrah. Namun demikian, detail edaran tersebut, termasuk menyangkut Indonesia masih terus dikoordinasikan.

"Dubes tadi mengatakan bahwa pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Informasinya, akan ada  ketentuan detail terkait penyelenggaraan umrah 1443 H, termasuk yang terkait jemaah umrah Indonesia," papar Khoirizi.

"Tadi Dubes juga menjelaskan bahwa ketentuan kunjungan ke Arab Saudi yg berlaku saat pandemi ini  bersifat umum, untuk penyelenggaraan umrah akan diatur tersendiri," sambungnya.

baca juga: Umrah

Terkait Vaksin Sinovac, Khoirizi menyampaikan pandangan Dubes bahwa yang terpenting adalah sudah mendapatkan persetujuan dari WHO. Dubes juga mengatakan bahwa pihaknya sangat memahami psikologi umat Islam, khususnya di Indonesia, serta kerinduan mereka untuk berkunjung ke Haramain dan berziarah ke makam baginda Rasulullah sangat tinggi.

"Oleh karena itu, kita semua berharap pandemi ini segera dapat diatasi dengan baik, sehingga bisa kembali seperti sediakala" pungkas Khoirizi menyampaikan harapan Dubes. (N-1)

 

Baca Juga

Dok. Pribadi

Debat Jalan Ataturk dan Pola Pikir yang Mandek

👤Bernando J Sujibto Dosen Prodi Sosiologi, FISHUM, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, peneliti isu-isu sosial-budaya Turki, menerjemahkan karya-karya Turki ke dalam bahasa Indonesia, buku terbaru Kitab Hitam Turki (2021) 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 05:00 WIB
RENCANA mengubah nama jalan di daerah Menteng, Jakarta Pusat, menjadi Jalan Ataturk serentak menyedot kontroversi di tengah...
Ist

Pada AMME, RI Harapkan Berkontribusi Atasi Masalah Lingkungan Hidup

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:09 WIB
Indonesia secara terhomat menjadi tuan rumah pada pertemuan 16th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment...
Antara

Menteri Agama: Perpres 82/2021 Kado Indah Buat Santri

👤Mohamad Farhan Zhuhri 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 22:25 WIB
UNTUK kedua kalinya, Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober diperingati masih dalam suasana pandemi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya