Komunikasi Publik terkait Penanganan Covid-19 Perlu Diperbaiki

PEMERINTAH perlu menjawab narasi-narasi kontraproduktif terkait penanganan covid-19. Caranya dengan melahirkan kebijakan yang konsisten diimbangi dengan komunikasi yang jelas kepada masyarakat. 

"Narasi kontraproduktif ini sebetulnya harus bisa dijawab oleh pemeirntah dengan menampilkan sebuah ketegasan yang bisa memberikan ketenangan kepada masyarakat," ujar Anggota komisi I dari Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan di Jakarta, Selasa (27/7). 

Farhan melanjutkan, salah satu narasi kontraproduktif dan toxic yang perlu dilawan oleh pemerintah ialah narasi mengenai pengetatan pintu masuk warga negara asing (WNA) ke Indonesia. Kebijakan pembatasan WNA selama PPKM dikatakan oleh Farhan menimbulkan banyak pertanyaan dan kritik di masyarakat. 

"Karena di saat negara2 lain dari awal sudah melakukan penutupan WNA, kita masih saja sangat membuka," jelas Farhan. 

Sejak 21 Juli, pemerintah telah memperketat pembatasan terhadap WNA yang boleh masuk ke wilayah Indoensia. Kebijakan tersebut tertuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) nomor 27 tahun 2021. Dalam Peraturan ini, pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tak lagi bisa masuk ke Tanah Air. 

Baca juga : Rekor Baru, Angka Kematian Covid-19 Harian Lampaui 2 Ribu Orang

Pemerintah telah membatasi WNA yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang bersama dengan alat angkutnya. 

Sebelum masuk, para WNA tersebut harus mengikuti prosedur yang sangat ketat, seperti harus menunjukan surat hasil tes RT-PCR dan harus menjalani karantina sesuai prosedur yang berlaku. 

"Pada saat bersamaan narasi dalam negeri ini menimbulkan hal yang kontraproduktif. Ada narasi bahwa WNA dibebaskan keluar masuk warga sendiri di kekang dalam rumah. padahal disaat bersamaan banyak orang berteriak di PPKM sekarang," ungkap Farhan. 

Oleh karena itu menurut Farhan, pemerintah perlu memperbaiki sisi komunikasi publik terkait kebijakan penanganan covid-19. Menurut Farhan, komunikasi publik yang dilakukan pemeintah selama penanganan covid-19 belum bisa dikatakan baik. Akibatnya, banyak narasi-narasi kontraprudktif yang timbul di masyarakat, salah satunya mengenai kebijakan pintu masuk WNA. 

"Seperti narasi orang asing dibiarkan lalu lalang, sementara rakyat sendiri di kekang. Komunikasi tidak pernah jelas. akibatnya kita tidak pernah tau sebetulnya pemerintah ini melakukan pelarangan apa tidak orang keluar masuk. Sudah saatnya sekarang ada perbaikan komunikasi publik tentang kebijakan pemerintah," ungkap Farhan. (OL-7)