Peran Rimbawan dalam Geopolitik SDA Menuju Indonesia Emas 2045

HUTAN sebagai bagian dari sumber daya alam, dengan segala peluang dan potensinya, tidak luput dari dinamika posisi geopolitik penting dan strategis, baik dalam konteks perwujudan kepentingan nasional NKRI maupun dalam memenangi kontestasi kompetisi global. Oleh karena itu, setiap rimbawan Indonesia mutlak dituntut paham kondisi geopolitik sumber daya alam khususnya hutan sekaligus mampu mengejawantahkan sebagai bagian aktualisasi kepentingan nasional melalui pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

“Pemahaman yang baik tentang geopolitik sumber daya hutan akan memberikan kemampuan bagi rimbawan untuk mewujudkan peran dan kontribusi sumber daya hutan dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita NKRI, bukan hanya di tingkat nasional namun juga dalam konteks percaturan komunitas global, termasuk dukungan mewujudkan visi Indonesia 2045, yang telah dicanangkan Bapak Presiden Joko Widodo,” kata Wakil Menteri LHK Alue Dohong saat membuka Webinar 60 Tahun Presiden Joko Widodo seri kedua, secara virtual Rabu (21/7) lalu.

Baca juga: BBKSDA Papua Barat Lepasliarkan 15 Burung kembali ke Hutan

Dalam serial Webinar kedua yang mengusung sub tema 'Tantangan dan Peluang Mewujudkan Peran Geopolitik Sumber Daya Hutan Menuju Indonesia 2045', Alue Dohong mengungkapkan salah satu perubahan paskaperang dingin dan dimulainya era globalisasi adalah dinamika isu dan agenda pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan dan peran sumber daya alam semakin berkembang, berperan strategis  dalam arena politik global. Situasi seperti ini juga terjadi di Indonesia.

Ada empat rasionalitas yang melandasi dinamika pengelolaan sumber daya alam tersebut. Pertama, arus globalisasi yang dicirikan dengan komunikasi dan  interaksi, yang mendorong peningkatan perdagangan bahan baku (raw materials) berbasis SDA. Kedua, pertumbuhan penduduk dunia yang meningkatkan kebutuhan terhadap sumber daya energi, pangan, pakan, obat-obatan, dan berbagai material SDA lain. Ketiga, kemiskinan masyarakat di negara-negara terbelakang (under developing countries), yang memperburuk tingkat kerusakan SDA akibat pembangunan. Keempat, adanya perubahan iklim, polusi dan penurunan kualitas lingkungan yang berpengaruh terhadap suplai SDA.

“Tidak diragukan bahwa geopolitik sumber daya hutan sangat berperan dan berpengaruh bagi terwujudnya 100 tahun pasca kemerdekaan Indonesia. Melalui visi Satu Abad Indonesia pada 2045 atau Indonesia Emas, menjadi pedoman dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Realisasi perwujudan visi besar tersebut telah ditunaikan sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, termasuk pembangunan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup,” tutur Wamen Alue Dohong.
 
Selama kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo kata dia konsisten menerapkan kebijakan dan program pembangunan yang terstruktur, sistematis, dan terukur. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan diarahkan untuk mendukung dan membantu pemenuhan berbagai kepentinan sektor dan lintas sektor.

Selain memanfaatkan potensi hutan kayu, Presiden Joko Widodo berkomitmen meningkatkan nilai hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Selain potensi ekowisata, Indonesia ke depan harus berbasis pada potensi keberagaman sosial, dan budaya masyarakatnya. Potensi ekowisata Indonesia dengan berlimpahnya hutan tropis dan keberadaan keanekaragaman hayatinya, sangat berpotensi bagi pengembangan ekowisata terbesar di dunia.

“Perlu saya sampaikan, potensi jasa lingkungan khususnya karbon bisa menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia ke depan. Karena kita tidak perlu mengeksploitasi secara berlebihan, justru kita menjaga ekosistem hutan agar karbon yang tersimpan di dalamnya dapat kita valuasi sehingga bisa menjadi penerimaan negara yang luar biasa,” ujar Wamen Alue Dohong.

Dalam konteks percepatan pembangunan nasional, Presiden Joko Widodo secara nyata telah meningkatkan peran sumber daya hutan bagi pembangunan infratsruktur sosial, ekonomi, budaya, desa-desa pedalaman, di dalam dan sekitar kawasan hutan. Targetnya sangat jelas, dalam upaya peningkatan konektivitas yang akan mampu mendorong pengembangan wilayah, dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang adaptif terhadap perubahan iklim. Pengembangan infrastruktur tersebut juga sebagai upaya memenuhi komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) pada periode 2015 – 2030.

Peran geopolitik sumber daya hutan difokuskan pada pembangunan bentang alam ekosistem secara keseluruhan. Hal tersebut ditempuh melalui pemanfaatan dan penggunaan sumber daya hutan berbasis Daerah Aliran Sungai, yang disertai percepatan realisasi program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria berbasis Tanah Objek Reforma Agraria. Berbagai upaya ini dilakukan demi terwujudnya pemerataan akses dan keadilan masyarakat terhadap hak kelola sumber daya hutan.

“Sumber daya hutan juga memiliki peran geopolitik penting dalam pengembangan dan peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi strategis nasional. Sekali lagi tak dapat dinafikan betapa pentingnya peran geopolitik sumber daya hutan bagi terwujudnya pembangunan nasional,” kata Wamen Alue Dohong.

Wamen Alue Dohong pun berharap Serial Webinar itu dapat membangun konsolidasi bersama melalui penguatan pemahaman konsep geopolitik sumber daya hutan setiap rimbawan. Para narasumber dari beragam profesi, kompetensi, akan mendorong rimbawan untuk tidak terkungkung dan lebih berorientasi keluar (outward looking) sekaligus akan memperkaya wawasan kebangsaan rimbawan.

Webinar yang terselenggara atas kerja sama Dewan Kehutanan Nasional dan Wana Aksara Institute ini menghadirkan narasumber Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK Agus Justianto, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, Duta Besar Yuri O. Thamrin, Deputi Komunikasi dan Informasi BI Wawan Purwanto, Jurnalis Media Group Arief Suditomo. (A-1)