Dewan Kehutanan Nasional: Maknai Ideologi Kehutanan Era Jokowi 

MENYONGSONG era masa depan kehutanan maju merupakan cita-cita yang terus diupayakan para rimbawan dan semua stakeholder-nya.

Kehadiran Presiden Joko Widodo seorang Rimbawan Indonesia, menguatkan harapan terciptanya era itu yang akan mengubah era pembangunan kehutanan konvensional yang berorientasi pada ekstraksi kayu, menjelma menjadi era kehutanan pasca kayu yang berpedoman pada forest landscaspe management . 

Pesan tersebut terungkap dalam pembukaan Serial Webinar 60 Tahun Presiden Joko Widodo yang diselenggarakan oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN) bersama Wana Aksara Institute secara daring dari Jakarta, Senin, (28/6). 

"Sungguh merupakan rancangan dari Yang Maha Kuasa, bahwa Presiden kita adalah seorang Rimbawan, sehingga secara pasti Indonesia akan dapat menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan yang ada, yang berkaitan dengan subyek kehutanan, akibat berbagai peristiwa dan kegiatan di masa lalu dan diantaranya dalam kurun waktu yang puluhan tahun lamanya," ungkap Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam sambutannya. 

Secara khusus Menteri Siti menyebutkan bahwa ide Kehutanan pascakayu digagas dan diusung langsung oleh Presiden Bapak Jokowi.

Makna utamanya, menurut Menteri LHK, ialah bahwa kebijakan dan agenda kerja kehutanan paska kayu komit terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, seperti kelestarian DAS, semakin ditekankannya aspek konservasi tanah dan air, terjaganya FEG fungsi lindung dalam Kawasan Hidrologis Gambut, terjaganya konservasi spesies liar, serta koridor lansekap guna menjaga kekayaan mega biodiversity Indonesia. 

Siti Nurbaya menjelaskan bahwa makna selanjutnya dari mewujudkan ideologi kehutanan paska kayu, yakni pembangunan kehutanan yang berkeadilan sekaligus memeratakan distribusi penguasaan sumberdaya hutan bagi masyarakat yang aktualisasinya melalui kebijakan dan program perhutanan sosial yang mampu menopang pengembangan sosial, ekonomi dan kelembagaan usaha. 

"Presiden Jokowi melalui Nawa Cita melakukan langkah korektif. Mengubah dan menjadikan keberpihakan kepada rakyat lebih mengemuka, dan diaktualisasikan," tegasnya. 

Kehutanan paska kayu juga merupakan era kehutanan yang akan menjadi salah satu pilar bagi terwujudnya berbagai target pembangunan nasional maupun global.

Mulai dari Sustainable Development Goals (SDGs), pembangunan rendah emisi (Low Emission Development), pemenuhan NDC (Nationally Determined Contribution), kemandirian energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT), kedaulatan pangan, dan program strategis nasional lainnya. 

Selanjutnya, Menteri Siti, pun mengungkapkan setelah 7 tahun Presiden Jokowi menggabungkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup ( saat itu tanpa porto-folio, lebih bersifat koordinatif dan kebijakan) kepada Kementrian Kehutanan (saat itu sudah dengan porto-folio dan kerja aksi lapangan yang sangat banyak), menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuktikan jika Presiden Jokowi adalah seorang Rimbawan.

Rimbawan yang mampu melihat persoalan konflik tenurial, ketidakadilan dalam perizinan, penebangan liar dan perambahan, kebakaran hutan, deforestasi, fragmentasi habitat satwa akibat perijinan, gangguan pada bio-dioversity, dan sederet masalah lainnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup sebagai satu rangkaian, yang integratif, bukan parsial. 

"Instrumen dasar yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan gabungan dalam wujud KLHK, yang utama ialah stick pada prinsip fungsi alam yang harus tidak boleh terganggu dan harus bisa memenuhi kebutuhan pembangunan sebagaimana mestinya dalam arti dengan tetap menjaga kelestariannya," jelasnya. 

Selanjutnya diundangkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) disebut Menteri Siti dalam perspektif bidang kehutanan merupakan rangkuman upaya yang telah dirintis sejak awal era pemerintahan Presiden Jokowi, yang menjadi penanda perubahan-perubahan dalam sistem pengelolaan hutan. 

"Bobot utama UU CK ialah penyederhanaan prosedur dan atasi hambatan birokratis. UU CK menegaskan posisi izin sebagai instrumen pengawasan. UU CK juga memberikan jalan keluar pada berbagai kebuntuan dalam dispute dalam penggunaan lahan ataupun konflik tenurial," imbuhnya. 

UU CK, menurut Menteri LHK,  memberikan penegasan yang nyata akan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, baik dalam alokasi penggunaan dan pemanfaatan hutan,

Tak hanya itum UU CK turut memberi akses pemanfaatan untuk kemantapan perhutanan sosial dengan land holding yang jelas, juga dalam penataan kawasan dan dispute kawasan; serta kebijakan yang menjamin bagi rakyat serta memberikan jalan untuk penyelesaian masalah hutan adat. 

Serial Webinar ini akan dilaksanakan dari Juni hingga Oktober 2021. Dengan kompleksitas peran dan kontribusi hutan dan kehutanan, telah ditetapkan lima sub tema yang diharapkan mewakili agenda-agenda prioritas dan strategis pembangunan kehutanan. Sebagaimana diusung dan diperjuangkan Presiden Joko Widodo meliputi : 

Serial Webinar #1. Senin,  28 Juni 2021.  Tema : “Memaknai Kehutanan Pasca Kayu. Kontekstualisasi Masa Depan Kehutanan Maju.” Kebetulan diselenggarakan pelaksanaannya pada hari ini. 

Serial Webinar #2. Rabu, 21 Juli 2021. Sub tema : “Tantangan dan Peluang Mewujudkan Peran Geopolitik SDH Menuju Indonesia 2045” 

Serial Webinar #3. Rabu, 18 Agustus 2021. Sub tema : “Sistem Pencegahan Karhutla Efektif Permanen Dalam Mendukung Penurunan Emisi GRK” 

Serial Webinar #4. Selasa, 21 September 2021. Sub tema “Perhutanan Sosial Intisari Politik Pembangunan Kehutanan Nasional” 

Serial Webinar #5. Selasa, 21 Oktober 2021. Tema “Quo Vadis Kehutanan ? Menggugat Eksistensi Profesi Rimbawan Dalam Pembangunan Nasional. 

Dalam seri pertama Serial Webinar 60 Tahun Presiden Joko Widodo ini hadir beberapa  narasumber yaitu Sekretaris Jenderal KLHK/Plt. Dirjen PHPL Bambang Hendroyono, Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM Prof. Ahmad Maryudi, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Herry Purnomo, CEO Ashari Group Hashim Djojohadikusumo.(RO/OL-09)