Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) mendukung pengembangan produk pengolahan pangan nasional dengan memberi pendampingan kepada para pelaku UMKM. Hal itu sejalan dengan program Indonesia Spice Up The World dari Kemko Maritim dan Investasi yang didukung Kementerian Koperasi dan UKM.
"Pada intinya ada beberapa kegiatan yang kami lakukan untuk mendukung UMKM, secara umum meningkatkan daya saing dan perkuatan branding dari bumbu atau pangan olahan dari rempah Indonesia," ungkap Kepala Badan POM Penny K. Lukito dalam Launching Badan POM untuk UMKM Pangan Menuju Indonesia Spice Up The World, Selasa (22/6).
Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendampingi UMKM pangan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan aman sesuai standar Badan POM. Sehingga bisa memperoleh izin edar atau sertifikasi produk.
Program pendampingan bagi produsen bumbu khususnya sudah berjalan sejak 1 Mei 2021. Tercatat 92 pelaku usah sudah didampinhi dan 30 diantaranya mendapat nomor ijin edar. Sementara 35 pelaku usaha memasuki tahap GNP untuk mendapatkan cara produksi pangan olahan yang baik dan 27 pelaku usaha untuk mengekspor produknya ke luar negeri.
"Untuk ekspor Badan POM memberi kemudahan izin ekspor, percepatan pemberian setifikan dan surat lain itu akan difasilitasi," imbuhnya.
Langkah Badan POM tersebut lanjutnya, juga merupakan implementasi dari UU Cipta Kerja. Pihaknya tidak hanya menunggu pelaku UMKM mengajukan izin tetapi memberi pendampingan, sehingga percepatan izin bisa dijamin kulaitas dan keamanannya.
Dukungan pendampingan kepada pelaku UMKM juga didasari pada peran sektor tersebut sebagai tulang punggung ekonomi di masa pandemi. Apalagi untuk sektor pangan, produsen UMKM yang terdaftar di Badan POM mencapai 75%.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi dukungan Badan POM. Pemberian izin merupakan syarat penting bagi pelaku usah untuk tetap eksis dan dipercaya konsumen.
"Izin edar Badan POM sebagai tolok ukur masayarakat untuk memilih produk. Ini sangat dibutuhkan UMKM terutama dalam pemasaran dan menjadi pengungkit daya saing produk baik lokal maupun internasional," ujarnya.
Sektor UMKM memiliki kontribusi besar selama pandemi ini. Dan sektor pangan olahan merupakan kebutuhan pokok yang harus terus tumbuh.
Berdasarkan data BPS 51,2% UMKM di Indonesia bergerak di sektor pangan. Pada triwulan kedua tahun lalu kontribusi sektor pertanian terhadap PDB naik 15,46% atau senilai Rp570 triliun. Ini menjadi terbesar kedua setelah industri pengolahan, sementara sektor lainnya justru negatif.
"Mungkin sampai akhir tahun dan tahun depan pun kita akan sangat bergantung pada sektor ini," tandasnya.(H-2)
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Pemerintah memperkuat kolaborasi riset untuk menopang target swasembada pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
BPOM melakukan pengawasan terhadap pangan takjil melalui pengujian cepat menggunakan rapid test kit, 108 sampel (2%) tidak memenuhi syarat.
Pengawasan ini merupakan upaya preventif pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan publik selama bulan suci.
BPOM perketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis karena risiko keamanan pangan. Sepanjang 2024 tercatat 138 KLB keracunan.
BPOM mengajak masyarakat menjadi konsumen cerdas dan berdaya dengan selalu menerapkan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kadaluarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan.
BPOM mencatat, suplemen ilegal dapat berasal dari pabrik-pabrik tersembunyi yang beroperasi di tengah permukiman padat dengan kondisi yang jauh dari standar Cara Pembuatan yang Baik (CPB).
TPID bersama Satgas Pangan bertugas menjamin kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok penting, sambil aktif mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan penimbunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved