Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOMITMEN islah harus senantiasa dijaga dalam pembinaan umat dan melaksanakan tugas kenegaraan dan kebangsaan. Aksi nyata bagi kemaslahatan umat juga perlu menjadi perhatian.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan hal itu saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Tarbiyah-Perti secara daring di Kediaman Resmi Jalan Diponegoro Nomor 2 Jakarta Pusat, pada Sabtu (19/6). Dalam acara yang berlangsung hibrida di Jakarta yang bertajuk Mencerdaskan Umat untuk Kemakmuran Bangsa Menuju Indonesia Maju, Wapres menjabarkan keteladanan tokoh ulama dan pejuang kemerdekaan dari Tarbiyah-Perti, Syekh Sulaiman Arrasuli, dalam membangun keumatan, kenegaraan, dan ke-Indonesia-an.
"Pertama, membangun sinergi yang kuat antara ulama, adat, dan umara (pemimpin). Kedua, turut berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ketiga, turut mengawal dan mengisi kemerdekaan dengan membangun umat melalui pendidikan, dakwah, sosial keumatan, dan sosial politik. Dan keempat, sebagai anggota konstituante tertua, memiliki andil besar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan Indonesia saat itu dan ke depan," jelas Wapres.
Lebih lanjut Wapres mengajak untuk memberikan apresiasi terhadap kiprah perjuangan dari Syekh Sulaiman Arrasuli yang sangat gigih. Rekam jejak sejarah dan perjuangan beliau yang sangat intens dan gigih mulai dari gerakan Sumpah Pemuda, kemerdekaan, pascakemerdekaan, hingga era Orde Lama dan Orde Baru.
Sejalan dengan kiprah Syekh Sulaiman Arrasuli tersebut, Wapres menaruh harapan agar perjuangan organisasi Tarbiyah-Perti ke depan juga akan mampu merespons tuntutan zaman. “Diharapkan dengan komitmen (islah), organisasi dapat berkembang kompetitif di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi digital saat ini yang penuh tantangan dan disrupsi, tetapi juga membawa peluang dan harapan, pesannya.
Mengakhiri sambutannya, Wapres mengingatkan bahwa bagian terpenting dari organisasi yaitu aksi nyata bagi kemaslahatan umat. "Semoga rakernas ini melahirkan pikiran-pikiran cerdas yang dapat dilaksanakan secara konkret dan nyata bagi kemaslahatan umat dan bangsa dalam melaksanakan dakwah yang rahmatan lil 'alamin," tutup Wapres. (OL-14)
Urutan predikat keterbukaan informasi adalah: Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif. OJK mendapat skor 97,76 dari total skor maksimal 100.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui masalah pemalangan tanah adat di wilayah Papua selalu menjadi hambatan dalam pengembangan investasi.
Ma’ruf mengakui, perubahan akibat pemberlakuan UU Otsus dan DOB juga dapat membawa dampak tersendiri.
Pemuda yang tangguh bukan seseorang yang mampu menguasai yang lain, melainkan mampu merawat persatuan dan kesatuan.
Indonesia merupakan salah satu dari negara di Asia yang memiliki spesies Aglaonema yang bervariasi, serta penghasil Aglaonema hybrid yang berkualitas.
Perayaan sederhana dengan pemotongan nasi tumpeng digelar staf Wapres di Kediaman Wakil Presiden di Menteng, Jakarta Pusat, pagi tadi.
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Penertiban posko ormas yang dilakukan secara serentak berdasarkan instruksi Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto.
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.
Benar, dia korban tindak pembunuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved