WHO Kembali Ingatkan Bahaya Polusi Udara

SENIOR Advisor on Gender and Youth for the Director-General of Wealth Health Organization (WHO) Diah Satyani Saminarsih mengingatkan generasi muda untuk mulai menyadari akan permasalahan lingkungan, salah satunya adalah bahaya polusi udara.

"Climate activist memang banyak anak muda, karena berangkat dari kesadaran bahwa jangan dirusak lagi buminya, karena nanti dia yang akan mewarisi bumi yang rusak dari generasi sebelumnya," ujar Diah kepada Komunitas Bicara Udara melalui video di laman Instagram @bicaraudara, dikutip Jumat (18/6).

Diah menuturkan, generasi muda hidup dalam dunia yang sulit pada saat ini. Sebab, lanjutnya, dari usia yang masih sangat dini mereka sudah terekspose dengan bahaya-bahaya kesehatan yang tidak dialami oleh generasi-generasi sebelumnya.

"Kalau kita tidak me-manage bahaya kesehatan ini, salah satunya adalah polusi udara dan hidup di era pandemi (covid-19). Negara-negara yang lagi mengejar persaingan seperti Indonesia, akan mempunyai generasi muda yang kurang dari generasi sebelumnya," ucapnya.

Baca juga: KLHK Bentuk Satlakwasdal, Kawal Implementasi UU Cipta Kerja

Selain itu, Diah mengungkapkan bahwa negara-negara di dunia sudah mengakui bahwa polusi udara turut mempengaruhi buruknya status kesehatan suatu negara.

"Intinya semua negara akan memperhitungkan air pollution dalam membuat kebijakan kesehatan. Jadi tidak boleh ada prioritas lebih terhadap apapun, prioritas utama tetap kesehatan masyarakat," ujar Diah.

Menurutnya, polusi udara justru sangat melekat pada masalah kesehatan. Di WHO, polusi udara sudah dibuat dalam resolusi dan disepakati oleh negara-negara WHO untuk dipatuhi.

Sebab, kata dia, ancaman terhadap penyakit tidak menular, seperti kanker paru-paru, kanker kulit, dan masalah-masalah ISPA lain, itu berkaitan erat dengan polusi atau kondisi suatu udara di sebuah negara.

"Kita harus bisa mengidentifikasi driver-driver yang membawa impact kesehatan publik. Kalau ternyata dilihat ada kebijakan polusi udara yang kurang tepat, ya berarti kebijakannya harus diubah, diganti, dan diperbaiki," pungkasnya. (RO/S-2)