Pemerintah Diminta Berani Terapkan Karantina Wilayah

EPIDEMIOLOG dari Universitas Gadjah Mada Riris Andono Ahmad menyatakan pemerintah seharusnya memberlakkan aturan lockdown bagi wilayah yang mengalami peningkatan kasus covid-19 secara signifikan seperti di Kudus dan Bangkalan.

Hal tersebut dilakukan huna menekan kasus aktif di wilayah tersebut dan mencegah terjadinya penyebaran ke wilayah lainnya. "Tidak cukup hanya lockdown mikro. Seharusnya lockdown pada tingkat yang lebih besar. Pada satuan ekologi atau epidemiologi," kata Riris saat dihubungi, Senin (7/6).

Selain melakukan lockdown, Riris menyatakan peningkatan kapasitas sistem kesehatan di tiap wilayah juga perlu dilakukan guna mempercepat penanganan covid-19.

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Kementrian Dalam Negeri Safrizal. Guna menekan angka kasus aktif covid-19, ia mendorong agar kecamatan yang memilki angka kasus covid-19 tinggi untuk menutup wilayahnya.

"Kami meminta kalau beberapa desa mengalami tekanan berat, kami meminta untuk menutup kecamatan," kata Safrizal.

Baca juga: Keterisian Tempat Tidur Nasional Naik Mencapai 40%

Selain itu, kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, petugas keamanan hingga tokoh adat harus ditingkatkan untuk saling mengingatkan protokol kesehatan serta bertindak cepat apabila ditemukan kasus baru.

"Selain itu kami mendorong agar menggalang komunikasi publik dan mendukung tempat tidur di daerah yang masih kekurangan," ungkapnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data yang dihimpun Satgas Covid-19, dalam empat hari terakhir kasus aktif di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 98.455. Angka ini naik 12% dibanding dua pekan yang lalu yang hanya mencapai 87 ribu kasus aktif.

Adapun, terdapat 21 provinsi yang mengalami tren kenaikan jumlah kasus aktif yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua. (OL-4)