Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
MENYIKAPI keputusan pemerintah yang kembali tidak memberangkatkan jemaah haji di tahun 2021, sejumlah jemaah haji mengaku pasrah dan menerima keputusan pemerintah tersebut.
Para jemaah mengaku tetap mempercayai pemerintah sebagai pihak yang mengatur keberangkatan calon jemaah haji ke tanah suci. Mereka pun tetap berharap pandemi dapat reda di tahun depan sehingga dapat berangkat dan menunaikan ibadah haji dengan tenang.
Salah seorang jemaah haji yang gagal berangkat kembali tahun ini adalah Sukar, ia merupakan calon jemaah haji dari tahun 2020 yang gagal berangkat tahun ini dan kembali harus bersabar hingga tahun depan untuk ibadahnya ke tanah suci.
Warga Kabupaten Jember, Jawa Timur tersebut mengaku ber-husnudzon (berprasangka baik) kepada pemerintah selalu pengelola haji.
“Kalau saya sebagai masyarakat yang baik tentu berpikiran positif kepada negara. Saya kira negara sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan upaya yang terbaik bagi calon jemaah haji dari Indonesia,” ungkap Sukar yang berprofesi sebagai guru madrasah.
Baca juga: Dana Jamaah Haji Batal Berangkat Diinvestasikan ke Bank Syariah
“Tetapi bila memang sudah menjadi keputusan, kami akan menerima secara lapang dada. Mungkin ini kehendak Allah dan mungkin Allah memiliki rencana yang lebih baik bagi kami,” imbuh Sukar.
Terkait dana haji (BIPIH) yang diperbolehkan untuk diambil kembali atau tetap di titipkan ke BPKH, Sukar mengaku lebih memilih menetapkan dananya di BPKH. Ia mengaku tidak mau mengambil resiko bila dananya di ambil dan tetap mempercayakan dananya kepada pemerintah.
Senasib dengan Sukar, Fahrur Rohman juga menjadi calon jemaah yang gagal berangkat pada 2020 lalu dan kembali gagal berangkat di tahun ini. Fahrur juga mengaku sebagai masyarakat yang difasilitasi negara untuk berangkat haji ia akan mengikuti ketentuan dari pemerintah.
“Tentu ada pertimbangan khusus dari pemerintah sehingga membatalkan keberangkatan di tahun ini, dan ini jadi tahun kedua saya batal berangkat,” terang Fahrur.
“Ya mudah-mudahan itu jadi ibadah kita, agar kita menjadi lebih sabar. Memang untuk yang usianya lebih sepuh agak kasian karena dulu sehat sekarang mulai sakit-sakitan, tetapi mau bagaimana kita mengikuti saja,” imbuh Fahrur yang juga merupakan Komisioner KPU Jakarta Timur.
Ia berharap di tahun depan para jemaah yang tertunda dapat melaksanakan ibadah di tanah suci dengan tidak adanya covid-19. Dengan begitu para jemaah akan lebih tenang dan lebih leluasa dalam beribadah.
Soal dana pun Fahrur mengaku lebih memilih dititipkan di pemerintah karena takut terpakai dan berharap nantinya selisih biayanya dapat lebih murah untuk biaya haji di tahun depan. (OL-4)
BP Haji menegaskan bahwa wacana pemotongan kuota haji Indonesia 2026 batal dilakukan.
BADAN Penyelenggaraan (BP) Haji menanggapi klarifikasi menteri agama RI yang menyebut belum ada pembahasan resmi kuota haji 2026 dengan otoritas Arab Saudi.
Menag Nasaruddin Umar memastikan saat ini belum ada pembahasan resmi soal pengurangan kuota haji 2026 dengan otoritas Arab Saudi. Ia minta publik tak resah
DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan belum ada pengumuman dari pihak Arab Saudi perihal kuota haji tahun 2026
BADAN Pengelola Haji atau BP Haji meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait wacana bahwa Arab Saudi hendak memangkas kuota Jemaah Haji Indonesia hingga 50%.
WAKIL Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar menyebut pihaknya akan mengawal kouta jemaah haji Indonesia tidak berkurang. Itu terkait wacana pemangkasan kuota haji Indonesia
Hingga hari keempat pemulangan jemah haji nasional, dua kelompok terbang (Kloter) jemaah haji asal Riau telah tiba di tanah air dan mendarat di Pekanbaru.
Kemenag meminta jemaah haji yang mengalami sakit saat tiba di Tanah Air untuk segera memeriksakan diri ke dokter.
PEMERINTAH Arab Saudi disebut berencana mengurangi kuota haji Indonesia hingga 50 persen di tahun 2026. Meskipun belum ada kepastian, kabar tersebut tentu menimbulkan rasa khawatir.
KEPALA BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, mengatakan pemerintah Arab Saudi berencana mengurangi kuota haji Indonesia hingga 50 persen pada pelaksanaan ibadah haji 2026.
Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyebut, ada wacana pengurangan kuota haji Indonesia hingga mencapai 50 persen dari total yang diberikan di haji 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved