Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENYIKAPI keputusan pemerintah yang kembali tidak memberangkatkan jemaah haji di tahun 2021, sejumlah jemaah haji mengaku pasrah dan menerima keputusan pemerintah tersebut.
Para jemaah mengaku tetap mempercayai pemerintah sebagai pihak yang mengatur keberangkatan calon jemaah haji ke tanah suci. Mereka pun tetap berharap pandemi dapat reda di tahun depan sehingga dapat berangkat dan menunaikan ibadah haji dengan tenang.
Salah seorang jemaah haji yang gagal berangkat kembali tahun ini adalah Sukar, ia merupakan calon jemaah haji dari tahun 2020 yang gagal berangkat tahun ini dan kembali harus bersabar hingga tahun depan untuk ibadahnya ke tanah suci.
Warga Kabupaten Jember, Jawa Timur tersebut mengaku ber-husnudzon (berprasangka baik) kepada pemerintah selalu pengelola haji.
“Kalau saya sebagai masyarakat yang baik tentu berpikiran positif kepada negara. Saya kira negara sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan upaya yang terbaik bagi calon jemaah haji dari Indonesia,” ungkap Sukar yang berprofesi sebagai guru madrasah.
Baca juga: Dana Jamaah Haji Batal Berangkat Diinvestasikan ke Bank Syariah
“Tetapi bila memang sudah menjadi keputusan, kami akan menerima secara lapang dada. Mungkin ini kehendak Allah dan mungkin Allah memiliki rencana yang lebih baik bagi kami,” imbuh Sukar.
Terkait dana haji (BIPIH) yang diperbolehkan untuk diambil kembali atau tetap di titipkan ke BPKH, Sukar mengaku lebih memilih menetapkan dananya di BPKH. Ia mengaku tidak mau mengambil resiko bila dananya di ambil dan tetap mempercayakan dananya kepada pemerintah.
Senasib dengan Sukar, Fahrur Rohman juga menjadi calon jemaah yang gagal berangkat pada 2020 lalu dan kembali gagal berangkat di tahun ini. Fahrur juga mengaku sebagai masyarakat yang difasilitasi negara untuk berangkat haji ia akan mengikuti ketentuan dari pemerintah.
“Tentu ada pertimbangan khusus dari pemerintah sehingga membatalkan keberangkatan di tahun ini, dan ini jadi tahun kedua saya batal berangkat,” terang Fahrur.
“Ya mudah-mudahan itu jadi ibadah kita, agar kita menjadi lebih sabar. Memang untuk yang usianya lebih sepuh agak kasian karena dulu sehat sekarang mulai sakit-sakitan, tetapi mau bagaimana kita mengikuti saja,” imbuh Fahrur yang juga merupakan Komisioner KPU Jakarta Timur.
Ia berharap di tahun depan para jemaah yang tertunda dapat melaksanakan ibadah di tanah suci dengan tidak adanya covid-19. Dengan begitu para jemaah akan lebih tenang dan lebih leluasa dalam beribadah.
Soal dana pun Fahrur mengaku lebih memilih dititipkan di pemerintah karena takut terpakai dan berharap nantinya selisih biayanya dapat lebih murah untuk biaya haji di tahun depan. (OL-4)
Salah satu poin penting dalam draf harmonisasi revisi UU Haji ini adalah pengaturan kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang.
BPKN mendorong Kementerian Agama dan Badan penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota haji dan sistem antrean ibadah haji nasiona
Ustadz Khalid Basalamah kembali menjadi perhatian publik setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Juni 2025.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat menyampaikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan haji 2025 saat mengunjungi PPIH Daker Mekah.
PT Pos Indonesia (PosIND) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerja sama strategis guna memperkuat layanan logistik haji dan umrah.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendukung proses hukum apabila ditemukan unsur pidana pada penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M.
Pada Tahun 1446 H/2025 M ini, ada sebanyak 203.149 jemaah haji reguler asal Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. Mereka terbagi ke dalam 502 kelompok terbang (kloter).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved